Eramuslim.com – Kampanye menolak memberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai dukungan terhadap Ahok untuk maju sebagai Cagub dari jalur independen dalam Pilgub 2017 mendatang mulai ramai di media sosial. Ini dilakukan warga DKI Jakarta untuk mengimbangi kampanye tim relawan Ahok yang kini sudah berjalan menjaring fotokopi warga untuk mendukung Ahok.
Seperti diketahui, tim relawan Ahok yang menamakan diri TemanAhok telah meluncurkan kampanye menggalang satu juta KTP untuk Ahok. Bukan hanya kampanye melalui media sosial, mereka juga telah mendirikan posko-posko pengumpulan foto kopi KTP di berbagai wilayah di DKI Jakarta.
“KPT dokumen vital milik pribadi. KTP bisa dipakai untuk mendaftar SIM card baru, datamarketing, atau membuat kejahatan perbankan, teror, penipuan, dll. Jangan serahkan KTP ke pihak yang tidak jelas dan tidak terjamin. Jangan mau KTP difotokopi! Tidak ada yang menjamin data vital itu akan dipakai apa setahun ke depan,” demikian bunyi peringatan yang tersebar melalui media sosial itu.
Bahkan ada pula pesan yang langsung to the point. Menolak dukungan KTP untuk Ahok. “Muslim menolak dukungan KTP untuk gubernur kafir Ahok,” bunyi meme yang tersebar dengan tanda pagar #DKItolakAhok.
Penolakan dengan bunyi kalimat yang lain, “Warga Jakarta menolak dukungan KTP untuk Ahoax (Ahok). #DKItolakAhok.”
Bawaslu Harus Klarifikasi
Sementara itu, pemerhati politik Jakarta Sugiyanto meminta Bawaslu untuk mengklarifikasi kegiatan tim relawan Ahok yang mengumpulkan KTP dukungan. Menurutnya, langkah tersebut sudah masuk kategori kampanye. Padahal, Pilkada DKI masih sangat jauh.
“Kan Pilkada itu ada tahapannya. Apa sekarang sudah dibolehkan untuk melakukan kampanye seperti itu,” kata Sugiyanto seperti dilansir RMOL (13/7)
Selain itu, Sugiyanto pesimis Ahok dapat menggalang sejuta KTP. Alasannya, rakyat pasti tahu dan melihat Jakarta tidak mengalami kemajuan dan perbaikan selama dipimpin Ahok.
“Lihat saja, hari ini Jakarta makin macet, banjir tidak teratasi, pengelolaan sampah yang amburadul, dan masyarakat miskin kota yang makin banyak. Pembangunan DKI juga tersendat karena penyerapan APBD-nya kecil sekali,” jelasnya.
Bukan hanya itu, di mata Sugiyanto, Ahok juga bermasalah di bidang etika. Ahok sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan kotor. Padahal, sebagai pejabat publik, Ahok harusnya bisa memberi contoh yang baik.
Dengan fakta itu, Sugiyanto ragu Ahok bisa mengumpulkan KTP sampai 1 juta lembar sebagai modal untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 lewat jalur independen.
“Mengumpulkan 1 juta KTP itu tidak mudah. Apalagi nanti akan diverifikasi langsung ke orang yang memberi dukungan itu. Hampir tidak mungkin Ahok dapat jumlah itu. Lihat saja, sekarang kan baru dapat 19 ribuan,” ucapnya.(rz)