Eramuslim.com – Munculnya dugaan penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Tolikara oleh Bupati Usman G. Wanimbo mulai mencuat setelah meletusnya penyerangan jemaah Shalat Idul Fitri di Distrik Karubaga, Kabupaten Tolikara.
Musa, yang tak berkenan menyebutkan identitas aslinya demi alasan keamanan, menuturkan bahwa setiap tahun para pendeta dan tokoh masyarakat di Tolikara kerap diajak berwisata ke Jerusalem dengan menggunakan dana APBD.
“Setiap tahun para gembala-gembala (pendeta, red) berangkat ke Yerusalem. Dibiayai oleh pemerintah daerah,” ujar salah seorang tokoh masyarakat di wilayah Tolikara belum lama ini.
Menanggapi hal ini, anggota Komisi III DPR-RI sekaligus pimpinan Otonomi Khusus Papua dan Aceh, Nasir Djamil mengaku tertarik dengan informasi ini dan akan mengklarifikasinya bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Saya pikir ini wilayah kompetensinya BPK tapi kami dari tim pemantau otsus aceh dan papua akan mencoba melakukan klarifikasi apakah memang benar informasi dana terkait APBD yang digunakan untuk kunjungan wisata ke Jerusalem,” ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers TPF Komite Umat Tolikara di Jakarta, Jumat (31/07).
Menurutnya, penggunaan dana APBD untuk wisata ke Yerusalem sangat tidak patut dan bertentangan dengan azas-azas pengelolaan keuangan daerah. Sebab, dana APBD dialokasikan untuk pembangunan di daerah bukan untuk melakukan kunjungan wisata.
“Nah itu kalau benar itu tentu melanggar azas-azas umum pengelolaan pemerintah daerah dan pengelolaan keuangan daerah. Jikalau benar informasi tersebut,” jelas politisi PKS ini.
Nasir tidak mengetahui secara persis berapa besar dana otonomi khusus untuk wilayah Papua secara keseluruhan, namun jumlah yang digelontorkan pemerintah pusat memang sangat signifikan.
“Saya tidak tahu persis, tapi jumlahnya sekitar puluhan trilyun yang digunakan untuk membangun Papua, Aceh dan Jogjakarta di bawah UU Otonomi Khusus,” pungkas Nasir.(rz/kiblat.net)
