Warga korban lumpur Lapindo Brantas Inc. dihimbau tidak terpancing oleh isu-isu negatif yang dihembuskan pihak tertentu yang ingin memperkeruh suasana, sehingga dikhawatirkan menimbulkan tindak anarkis.
Hal itu disampaikan anggota DPD asal Jawa Timur Mujib Imron terkait aksi masyarakat korban Lapindo yang kini memblokir jalan-jalan utama Porong. Mujib meminta para korban lumpur Lapindo untuk memerhatikan kepentingan umum dalam memperjuangkan nasibnya.
"Saat ini, seperti biasa ada saja yang ingin menjadi penumpang gelap di alam demokrasi, ada indikasi kelompok tertentu ingin ambil momentum untuk menjatuhkan pemerintah, " ujar Mujib Imron dalam konferensi pers di Komplek DPD, Jakarta, Kamis (3/5).
Menurutnya, pemerintahan SBY-JK dan Lapindo punya andil besar atas timbulnya aksi kemarahan mereka. Karena itu mestinya pemerintah tegas dalam hal ini. "SBY-JK harus unjuk gigi dan lebih tegas terhadap Lapindo, " katanya.
Dijelaskannya, aksi pemblokiran jalan oleh masyarakat timbul setelah tidak ditemukannya titik terang komitmen Lapindo untuk segera membayar ganti rugi.
Pembayaran ganti rugi atas tanah dan bangunan hingga kini baru mencapai 151 bidang dari 522 bidang yang lolos verifikasi. Padahal, jumlah total yang harus diganti rugi sebanyak 13. 000 bidang tanah dan 9. 000 bidang bangunan. "Lapindo terkesan tidak serius dan mengulur-ulur waktu pembayaran, " imbuhnya. (dina)
