Rencana kedatangan delegasi parlemen Israel (knesset) pada sidang parlemen internasional (Inter Parliamentary Union/IPU), meski belum dapat dipastikan kehadirannya terus menuai protes dari ormas Islam. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pro kontra kedatangan wakil dari negara Israel itu?
Adrli Nuryadi seorang PNS mengatakan, ada dua alasan untuk tidak membolehkan Israel datang ke Indonesia. Pertama, secara diplomatik Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik, sehingga tidak mungkin untuk mengeluarkan visa buat mereka, dan yang kedua, secara geologis semua orang sepakat bahwa Israel telah melakukan penjajahan.
"Dari hal-hal teknis seperti itu saja, tidak memungkinkan, apalagi jika dilihat dari sisi geologis juga, saya pikir juga akan banyak penolakan karena mayoritas orang Indonesia kan Muslim, itu juga akan cukup besar pengaruhnya buat kebijakan pemerintah. Tapi saya fikir, sangat sulitlah buat Israel untuk diizinkan ke Indonesia, " ujarnya kepada eramuslim, di Kawasan Monas, Jakarta, Kamis (26/4).
Ia mengkhawatirkan, kalau pemerintah mengambil tindakan yang tidak populis akan terjadi penentangan, meskipun kegiatan ini yang menyelenggarakan bukan dari pemerintah, tetapi tetap berada wilayah Indonesia, dan pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk menentukan boleh atau tidaknya.
Adrli mengaku sepakat mendukung kelompok yang menolak kedatangan delegasi parlemen Israel ke Indonesia.
Senada dengannya, seorang Mahasiswa Universitas Indonesia Ramadhani secara tegas menyatakan, tidak setuju dengan rencana itu, karena dengan jelas Israel sudah menjajah Palestina, dan Indonesia sudah mengetahuinya.
"Ngapain mereka diterima di sini, pemerintah Indonesia itu bodoh kalau menerima mereka, karena itu berarti menginjak kedaulatan kita, karena kitakan sudah tidak membuka hubungan diplomatik sama sekali dengan mereka, " tukasnya.
Ramadhani juga mengatakan, meskipun acara ini yang menyelenggarakan IPU, namun tetap tuan rumahnya Indonesia, dan Indonesia mempunyai hak untuk menolak atau menerima tamu dan delegasi dari negara asing. Untuk hal ini pemerintah harus menunjukan penolakan tegas terhadap kedatangan Israel, untuk menunjukan pemerintahan Indonesia yang berdaulat.
Berbeda dengan kedua pendapat di atas, Toni Suparno yang kesehariannya berkerja sebagai pegawai swasta menyatakan, meski Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel, tapi sebagai negara berkembang perlu meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara manapun, termasuk dengan Israel yang selama ini diback-up oleh negara besar AS.
"Kita ini adalah negara berkembang, harus mau bekerja sama dan menerima negara-negara kaya untuk bisa lebih maju, ini harus menjadi pertimbangan pemerintah, "imbuhnya.(novel)
