Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar menyatakan, pemerintah harus segera menertibkan jalur-jalur sungai dan ruang terbuka hijau sebagai sarana serapan air.
"Pemerintah di daerah harus mulai mengalokasikan ruang terbuka hijau untuk penyerapan, jangan mengedepankan pemukiman-pemukiman kumuh berkembang tanpa kendali, " ujar Muhaimin usai diskusi Banjir dan Tata Ruang Kita oleh Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB) di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/2).
Dan yang lebih penting lagi, sambung dia, adalah penegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi terkait dengan tata ruang.
Menurutnya, kondisi Jakarta yang sering banjir mestinya segera ditangani oleh pemerintah pusat dan menjadi masalah nasional, sehingga tidak saling lempar tanggung jawab.
"Kondisi sudah begini, pusat harus turun tangan, ini harus menjadi masalah nasional, " katanya.
Ia menambahkan, DPR siap membantu meningkatkan alokasi APBN untuk membiayai penanganan banjir di Jakarta, terutama penuntasan proyek banjir kanal timur.
F-KB, ungkap Muhaimim, juga mewacanakan pemindahan ibukota negara karena kondisi Jakarta cepat atau lambat akan lumpuh jika dibiarkan seperti sekarang ini.
Sementara itu, Dirjen Tata Ruang Departemen PU Hermanto Darca menegaskan konsep Megapolitan diperlukan dalam rangka mewujudkan kesepakatan-kesepakatan penataan tata ruang di wilayah Jabodetabek oleh masing-masing pemimpin daerah.
"Perlu tata ruang Megapolitan, kalau tidak, akan sulit satukan kesepakatan pemimpin daerah itu, " katanya.
Penyelesaian tata ruang Jabodetabek, katanya, itu harus dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tingkat regional, DKI Jakarta, dan di wilayah hilir. Secara regional bisa dilakukan misalnya dengan pendistribusian fungsi-fungsi kota seperti industri, pemerintahan, bisnis, ke daerah-daerah di sekitar Jakarta. (dina)
