Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sumaryoto mendesak pemerintah agar menyelamatkan Garuda, karena hal itu menyangkut kebanggaan nasional. Caranya, pemerintah harus nombokin utang Garuda sebesar Rp 6 triliun yang ditinggalkan sejak era Orde Baru.
‘’Bisa atau tidak, pemerintah harus selamatkan Garuda. Kalau tidak, muka bangsa ini mau ditaruh di mana. Papua Nugini yang negara kecil saja punya pesawat penerbangan nasional,’’ ujar Sumaryoto kepada pers di Gedung DPR Jakarta, Kamis (6/7).
Sumaryoto mengaku terkejut saat mendapat informasi bahwa para direksi Garuda diancam untuk mengundurkan diri karena tak mampu menyelesaikan utang.
Ancaman itu, katanya, tidak masuk akal dan menyelesaikan masalah karena utang perusahaan yang melebihi batas kemampuan untuk dibayar itu warisan manajemen Garuda di masa Orba, sementara direksi yang sekarang ini hanya kena getahnya saja.
‘’Ancaman gaya preman ini tidak menyelesaikan masalah tapi justru menimbulkan masalah. Kalau tak disuruh nanggung utang Rp 6 triliun, saya yakin Garuda masih bisa survive. Sudah sejak lama kita desak pemerintah agar bantu dana buat Garuda, tapi Menkeu dan Menteri BUMN hanya janji doang, ndak pernah tepati,’’ kritik dia.
Oleh karena itu, komisinya bersama Komisi VI dan XI akan menggelar rapat gabungan dengan Menkeu, Menneg BUMN- dan Menhub untuk membahas masalah Garuda. ‘’Kita mau dengar, janji apalagi yang mau mereka sampaikan. Saya memang ngotot agar pemerintah selamatkan Garuda, karena ini menjadi kebanggaan nasional,’’ paparnya.
Ditegaskannya, tidak ada masalah Garuda mau di-merger dengan Merpati, yang penting diselamatkan karena kalau sampai Garuda bubar, pemerintah akan dikutuk rakyat. ‘’Tak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak menyelamatkan Garuda, karena termasuk perusahaan transportasi yang melayani publik, sehingga harus ditolong pemerintah,’’ sarannya. (dina)
