Lebih jauh dari itu, pernyataan Jokowi juga amat memprihatinkan. Penurunan daya beli ini adalah fakta yang secara akademis ada datanya dan secara riil pengusaha dan masyarakat telah sejak lama merasakan.
“Persoalannya kemudian bagaimana pemerintah akan bisa mengatasi persoalan penurunan daya beli ini jika di sisi lain pemerintah menganggap persoalan tersebut tidak ada. Padahal, 56,94 persen struktur PDB kita disumbang oleh konsumsi masyarakat,” ujar Fadli.
Untuk itu, dia kembali mengingatkan pemerintah bahwa dalam jangka pendek, persoalan ekonomi utama yang harusnya diselesaikan adalah penurunan daya beli masyarakat. Dalam jangka panjang, pemerintah membenahi kemampuan produksi nasional. Berikutnya infrastruktur, sebab infrastruktur bisa menggerakkan ekonomi hanya ketika daya beli masyarakat telah pulih.
“Kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tidak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur,” pungkas Fadli. (Rmol/Ram)
