Eramuslim – Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai rencana Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir yang hendak memantau media sosial milik mahasiswa sebagai tindakan konyol. Sebab menurutnya hal itu bertolak belakang dengan era demokrasi.
“Ini kekonyolan dari pada Kemenristekdikti untuk melakukan hal itu. Kita ini berada di era demokrasi dimana orang boleh berpendapat,” kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (8/6).
Nasir memang berniat menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika, guna mendata media sosial mahasiswa dalam rangka mencegah radikalisme di kampus. Sebab, dari data selama ini terungkap penyebaran materi berkaitan dengan terorisme memang marak di media sosial.
Nasir mengatakan penelusuran akun medsos milik mahasiswa dianggap salah satu cara mencegah berkembangnya paham radikal di perguruan tinggi. Hasil temuan Kemristekdikti menunjukkan masih ada mahasiswa yang memperoleh ilmu atau pengetahuan tentang paham radikal dari medsos.
Fadli tidak mempercayai tudingan pemerintah soal sejumlah perguruan tinggi menjadi sarang kelompok radikal. Menurutnya, berpikir radikal sesuai konteks filsafat juga tidak masalah.
“Radikal itu dari kata radict itu artinya akar, berfikir mengakar. Di dalam filsafat, kalau kita belajar filsafat harus berpikir mengakar. Bukan berarti radikal dalam arti terorisme, kekerasan,” ujarnya.
Menurut Fadli, rencana itu akan melanggar privasi seseorang. Apalagi, paham radikalisme fundamental masih bisa diperdebatkan.
“Mau diperdebatkan yang mana, ajaran yang mana? Secara sepihak membuat label dan stigma radikal. Radikal itu seperti apa? Kritik pemerintah itu radikal bukan? Jangan membodohi rakyat,” ujarnya.
