Wakil Ketua Komisi VIII Said Abdullah menyatakan, kawasan Mekah dan Madinah seharusnya tidak hanya dikelola oleh Kerajaan Arab Saudi, tapi oleh seluruh negara-negara Muslim.
"Kita minta agar Mekah dan Madinah dikelola secara internasional, " kata Said kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/7).
Dijelaskannya, langkah itu penting dan perlu terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji yang hanya dimonopoli oleh pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya, akibat monopoli Kerajaan Arab Saudi maka sering negara lain dirugikan. Misalnya, katanya, peringatan pihak Arab Saudi untuk tidak menggunakan pewasat Garuda pada musim haji 2007 kali ini.
Terkait dengan hal ini, Arab Saudi ingin untung sendiri. "Peringatan Arab Saudi itu agar calon jamaah Indonesia menggunakan Saudi Airlines, " ungkap Said, yang juga anggota FPDIP.
Padahal, katanya, pesawat Saudi Airlines juga ada masalah, tidak bagus sebagaimana yang diharapkan jamaah haji. "Pesawat Saudi buatan tahun 1980-an dan punya kelemahan tak tepat waktu. Dalam dua tahun terakhir ini delay-nya sampai 27 jam per 2006 dan 13 jam per 2007, " paparnya.
Ia menambahkan, bila Arab Saudi bersikeras dan mengikuti jejak Uni Eropa maka mereka akan rugi. (dina)
