Ketua PWNU Jawa Timur KH Mutawakkil Alallah meminta pemerintah bersikap tegas terhadap organisasi kemasyarakatan yang tidak berasas Pancasila. Kalau perlu dibubarkan, karena mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Hal ini disampaikan ketua PW NU saat hadir dalam Harlah NU ke 85 yang digelar PC NU Jombang di GOR Merdeka Jombang, Ahad (10/7) yang juga dihadiri ketua PBNU H Saifullah Yusuf yang juga wakil Gubernur Jawa Timur.
Dikatakan Mutawakkil, sekarang ini marak bemunculan ormas yang terang-terangan mengajarkan khilafah dan tidak mengakui adanya asas Pancasila. ”Mereka menginginkan NKRI diganti khilafah, jika Indonesia ingin makmur,” ujarnya dihadapan ribuan jamaah.
Menjamurnya gerakan khilafah ini, lanjut KH Mutawakkil, karena pemerintah tidak tegas menyikapi. Disamping itu masih banyaknya warga yang dalam kondisi miskin terutama masyarakat bawah serta penegakan hukum yang kurang memicu aliran radikal ini.
”Selama persoalan kemiskinan, hukum masih seperti sekarang, aliran radikalisme semacam ini akan terus berkembang,” ujarnya seraya mengatakan faham ini sekarang juga sudah merambah Jawa Timur yang merupakan basis NU.
Selama ini, lanjut pengasuh Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini mengatakan, pemerintah belum berani melakukan tindakan atau pembubaranan. Padahal undang-undang keormasan yang merupakan konstitusi bersama sudah tegas mengatur.” Mengapa itu (membubarkan) tidak berani dilakukan. Itu yang kita sayangkan,” pungkasnya.
Karenanya, Ketua PWNU Jawa Timur ini meminta pemerintah tegas untuk menindak bahkan membubarkan ormas yang jelas-jelas menolak asas pancasila. Dikatakannya, karena berada di Indonesia maka setiap ormas harus berasakan Pancasila.
”Jika tidak, maka harus ditutup karena melanggar undang-undang. Dan yang telah berasaskan pancasila juga harus mendapatkan pengawasan,” tandas pengasuh pondok pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo ini juga mengingatkan.
KH Mutawakkil menegaskan, bahwa siapapun dan apapun ormasnya yang mengganggu asas pancasisla dan keutuhan NKRI, maka akan berhadapan dengan NU. ”Siapaun mengganggu Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan berhadapan dengan NU,” tukasnya.
Dalam kegiatan harlah NU yang dihadiri Bupati Suyanto dan Wakil Bupati Widjono Soeparno juga digelar donor darah. Tidak kurang 50 jamaah dari Banser Ansor, IPNU dan IPPNU melakukan donor darah. (pz/nu-online)
