Menyusul makin santernya wacana interpelasi anggota dewan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait dukungan pemerintah terhadap Resolusi 1747 DK PBB yang memberikan sanksi terhadap program nuklir Iran, di lingkungan DPR beredar kabar adanya upaya dari "tim" presiden untuk menggagalkan interpelasi itu.
Untuk menjegal hak interpelasi itu, di lingkungan DPR beredar kabar bahwa fraksi-fraksi DPR kecuali PDIP diajak berkumpul oleh Menkokesra Aburizal di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, pada Selasa (27/3) malam.
Pertemuan pun dilanjutka pada Kamis (29/3) malam kemarin, para inisiator interpelasi tersebut juga bertemu dengan Menlu Hassan Wirajuda, di sebuah tempat Jakarta.
Dalam pertemuan itu, Menlu Hassan Wirajuda menjelaskan sikap pemerintah yang mendukung sanksi PBB terhadap Iran itu. Namun terbetik kabar jika apa yang dilakukan Menlu tersebut sebagai upaya untuk mendekati sekaligus melunakkan sikap DPR untuk tidak melanjutkan interpelasi terhadap presiden.
Ketua Fraksi PDIP Tjahyo Kumolo pada Paripurna DPR, Kamis (29/3) juga menegaskan agar pimpinan DPR konsisten membawa usul hak interpelasi ini ke rapat Bamus DPR. Konsistensi sikap itu diharapkan agar masyarakat tidakl menilai DPR tidak konsisten atau plin-plan.
Dukungan interpelasi juga mengalir dari pimpinan DPR. “Surat usulan hak interpelasi tersebut sudah diterima pimpinan DPR. Selanjutnya akan ditindaklanjuti Bamus, " kata Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar.
Tak hanya kalangan politisi DPR yang mendukung hak interpelasi. Seorang menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) juga setuju bila Presiden Yudhoyono diinterpelasi.
Menteri negara Koperasi dan UKM Suryadharma Ali menilai usul interpelasi DPR itu sebagai langkah tepat untuk mempertanyakan alasan-alasan pemerintah dalam mendukung sanksi PBB terhadap Iran.
Ia sendiri menyatakan tidak bisa memahami sikap pemerintah atas dukungannya terhadap resolusi PBB itu. Karena itu katanya, ”Saya setuju interpelasi itu dilakukan guna memberi kesempatan kepada Presiden untuk menjelaskan kepada masyarakat, " kata Suryadharma, yang juga Ketua Umum PPP.
Ia pun berharap pada SBY untuk tidak takut dengan interpelasi tersebut, karena DPR sekadar bertanya dan kemudian dijawab pemerintah. Itu penting melihat dukungan sembilan fraksi, kecuali fraksi Demokrat, ini merupakan bentuk ketidakpahaman nasional terhadap sikap pemerintah. Oleh sebab itu, sudah sewajarnya jika pemerintah menjelaskan secara detil alasan mendukung resolusi PBB itu. (dina)
