Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa mengajak negara-negara Timur Tengah untuk memboikot produk Israel. Seruan itu disampaikannya saat pertemuan dengan Menteri ASEAN di Markas PBB, New York, Amerika Serikat.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin meminta wacana tersebut harus ditindaklanjuti serius.
“Apa yang disampaikan Pak Marty jangan hanya sebagai pencitraan semata. Harus benar-benar ditindaklanjuti dengan serius. Karena selama ini wacana ini hanya pencitraan saja,” tutur TB Hasanuddin seperti dilansir detikcom, Sabtu (29/9/2012).
TB Hasanuddin mengatakan bahwa pemerintah harus menunjukkan ketulusannya untuk mewujudkan wacana ini. “Harus ada ketulusan dalam mewacanakan ini. Tunjukkan kepada dunia, khususnya Indonesia,” lanjutnya.
Menurutnya, hal nyata yang bisa dilakukan pemerintah adalah mengeluarkan daftar produk-produk Israel apa saja yang diboikot. Hal ini supaya masyarakat mengerti tentang produk apa yang diboikot. “Masyarakat harus tahu. Kita tahu diblokir, tapi nggak tahu apa saja yang akan diblokir,” kata TB Hasanuddin.
Politisi PDIP ini mengungkapkan wacana ini masih bertolak belakang dengan TNI RI yang saat ini masih membeli alutista dari Israel.
“Dengan cara membuat daftar barang-barang dari Israel, kemudian sampaikan kepada publik termasuk kepada TNI. Karena ternyata TNI secara diam-diam membeli pesawat tanpa awak dari Israel,” ungkapnya.
Seruan menlu RI tersebut juga didukung dan diapresiasi oleh ketua Fraksi PKS di DPR, Hidayat Nur Wahid.
“Kami mendukung langkah berani Menlu kita. Saya apresiasi keberanian pak Marty,” ujar Hidayat.
Hidayat menilai, langkah Marty tersebut adalah hal yang wajar. Sebab negara-negara barat juga sering melakukan embargo ke negara lain. “Termasuk Indonesia yang pernah diembargo oleh Amerika, gara-gara petugas Amerika mati di Attambua,” kata Hidayat.
Hidayat juga mengatakan, sikap Marty ini perlu diteruskan dengan mengambil langkah formal, untuk meminta negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI) memutuskan hubungan dengan Israel, baik hubungan diplomatik maupun kerjasama di bidang ekonomi. (fq/detik)
