Bahkan, kata Rizal Ramli, Henry Surya terbukti telah memindahkan uang milik nasabah ke luar negeri dan dibelikan beberapa aset. Seperti membeli kapal pesiar, jet pribadi, dan properti di Prancis.
“Itu pidana karena menyalahgunakan dana nasabah. Tapi, direkayasa, seolah-olah dibangkrutkan lah Indosurya, kuratornya diatur, sehingga akhirnya dana nasabah nyaris enggak ada,” sesal RR, sapaan akrabnya.
Menteri Keuangan era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur ini pun menyarankan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) aktif untuk menelisik aset-aset milik bos Indosurya di luar negeri agar uang para nasabah dan koperasi bisa kembali.
“Lah, PPATK ngapain dibikin? Harusnya kirim surat dong kepada pemerintah di Prancis dan Singapura, minta list aset pemilik Indosurya, sita itu, supaya nasabah bisa kembali uangnya, termasuk uang koperasi,” tegasnya.
“Sama juga dengan Asabri, itu dana pensiunan tentara, hilang Rp 20 hingga Rp 30 triliun lebih. Padahal yang bersangkutan masih kaya raya, punya 3 sampai 4 Ritz Carlton,” imbuhnya.
Memang, Rizal Ramli, mengakui pemerintah tidak boleh mengintervensi hukum. Tapi, Jokowi sebagai kepala negara wajib melaksanakan konstitusi supaya hukum itu lebih adil.
“Dia (Jokowi) bisa kok ubah aturannya atau undang-undangnya supaya aset pengusaha bermasalah ini bisa disita. Karena enak banget ini para pengusaha penjahat ini. Mereka ini menganut istilahnya itu ‘ogi tapi jaya’ alias ogah rugi tapi jaya,” jelas Rizal Ramli.
Kalau Jokowi sebagai kepala negara merasa tidak sanggup menyelesaikan masalah-masalah ini, RR memintanya mundur saja.
“Karena enggak becus, banyak kok orang Indonesia yang lebih hebat kok,” pungkas Rizal Ramli. (Sumber: RMOL)
