Eramuslim.com – Sejumlah bekas relawan Teman Ahok membeberkan berbagai fakta dan praktik tidak sehat dalam pengumpulan KTP untuk dukungan calon perseorangan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Diantara fakta yang disebutkan adalah, adanya bayaran sejumlah Rp 500 ribu per pekan dengan tugas mengumpulkan 140 KTP.
Menanggapi hal itu, Koordinator Nasional (Kornas) Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz mengatakan, tidak ada calon manapun yang mengambil jalur perseorangan mengumpulkan dukungan KTP hanya mengandalkan partisipasi.
Pada titik tertentu, proses pengumpulan KTP justru mengarah kepada penawaran aktif dari tim calon kepada masyarakat pemilih.
“Itulah kenapa verifikasi faktual menjadi kunci utama. Tujuan verifikasi faktual adalah memastikan setiap pemilik KTP benar-benar menyatakan dukungannya kepada pasangan calon satu kali,” kata Masykur, Kamis (23/6).
Menurut Masykur, berapapun jumlah dukungan yang diserahkan oleh pasangan calon, KPU akan melakukan analisis administrasi dan verifikasi faktual sensus.
Bila menengok pada pengalaman calon perseorangan di Pilkada Jakarta sebelumnya tahun 2012, pasangan calon perseorangan Faisal-Biem menyampaikan 422.939 dukungan KTP pada tahap pertama dan setelah diverifikasi menjadi 216.584.
Demikian juga pasangan calon Hendardji- A. Riza Patria saat penyampaian dukungan pertama sebesar 579.719 dan setelah diverifikasi menjadi 392.501.
Dia menjelaskan, dalam perencanaan tahapan verifikasi, KPU Jakarta telah menjadwalkan adanya verifikasi faktual dengan dua tahap. Dua kali verifikasi tentu diharapkan terjadi dukungan murni terhadap siapapun yang akan maju melalui jalur perseorangan ini.
“Verifikasi faktual menjadi kunci. KPU sebagai pemegang kunci, apakah akan membuka pintu ruang perseorangan yang murni atau masih menyisakan masalah,” tandasnya.(ts/rmol)
