Verfikasi Parpol Tertunda, Pemilu 2009 Bisa Berantakan

Pemerintah, dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM diminta segera memverifikasi partai-partai politik (parpol) peserta pemilu 2009. "Departemen Hukum dan HAM harus segera melakukan verfikasi. Tidak perlu ditunda-tunda, " kata Wakil Ketua Pansus Pemilu Andi Yuliani Paris di Gedung DPR, Jakarta, Jum’at (6/7).

Menurutnya, hal itu perlu dan penting karena waktu yang terbatas. Sebab, bila verifikasi dilakukan menjelang Pemilu, maka persiapan Pemilu 2009 bisa berantakan.

Ditegaskannya, untuk melakukan verifikasi pemerintah tidak perlu menunggu undang-undang baru yang kini sedang dibahas DPR dan pemerintah. "Pakai saja UU yang lama, " katanya.

Alasan pemerintah menunda-nunda verfikasi parpol, karena tidak punya anggaran tidak bisa dibenarkan. "Anggaran itu sudah ada. Bila tidak ada bisa saja minta dulu dari mitranya, " sarannya.

Juliani, yang juga anggota F-PAN, ini juga mengaku tidak setuju adanya pengetatan syarat pendirian parpol.

Sementara Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar Navis Gumay menyatakan, verifikasi parpol bisa segera dilakukan tanpa menunggu aturan yang baru. Sebab Undang-undang Parpol yang lama masih berlaku. “Tidak fair jika parpol harus menunggu peraturan yang baru, ” ujar dia.

Menurut Hadar, partai baru saat ini sedang menunggu kejelasan statusnya. Jika segera jelas statusnya, paling tidak sebagai badan hukum, maka partai bisa melakukan hal-hal lain, seperti persiapan bersaing di pemilu mendatang.

Hadar juga mengusulkan agar verifikasi parpol ke depan dilakukan hanya sekali saja. “Tidak efisien jika dilakukan berulang-ulang. Lakukan serempak saja pada semua partai yang akan ikut pemilu. Juga dibatasi yang lewat tanggal ini tidak akan diverifikasi, ” tuturnya.

Verifikasi yang perlu dilakukan nantinya, sambung dia, hanya ketika partai itu akan menjadi peserta pemilu. Sedangkan untuk menjadi badan hukum hanya perlu surat keterangan yang dibuat oleh kepala daerah dan dilaporkan ke pusat.

“Misalnya Bupati menyatakan partai A punya cabang di daerahnya, dan itu yang dijadikan bukti pendirian. Biayanya akan jauh lebih murah. Soalnya saya dengar verifikasi juga jadi proyek, ” paparnya. (dina)