eramuslim.com – Jumlah warisan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mencapai Rp8.353 triliun per Mei 2024, membuat warganet yakin utang tersebut tidak akan mampu ditangani pemerintahan selanjutnya yang Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Hal tersebut terlihat dari analisis yang dilakukan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) terhadap respon masyarakat di media sosial atas dinamika utang di Era Jokowi.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data Indef, Eko Listiyanto, pihaknya melakukan penyortiran terhadap 22,189 perbincangan mengenai utang Jokowi pada periode 15 Juni 2024-1 Juli 2024 di Twitter oleh 18,977 akun.
Hasilnya, 72,5 persen netizen Indonesia kata Eko pesimis bahwa utang tersebut akan mampu diselesaikan oleh Prabowo-Gibran dalam lima tahun mendatang. Sementara 27,5 persen lainnya merasa optimis.
“Hal ini menggambarkan betapa para penggiat sosial media itu sudah merasa bahwa kondisi keuangan negara dinilai sudah terlalu buruk sehingga optimismenya menipis,” kata Eko dalam Diskusi Publik Warisan Utang Jokowi secara daring pada Kamis (4/7).
Menurut Eko, kekhawatiran masyarakat Indonesia terhadap kemampuan Prabowo dalam menangani utang Jokowi itu dinilai realistis.
Pasalnya, setiap tahun presiden terpilih itu harus merogoh kas negara Rp800 triliun setiap tahunnya pada 2025-2027 untuk membayar utang yang jatuh tempo senilai Rp3.749 triliun untuk periode 2025-2029 mendatang.
“(Kekhawatiran warganet) itu saya rasa sangat realistis, bayangkan saja 2025, 2026, 2027 utang yang jatuh tempo itu harus dibayar Rp800 T setiap tahunnya. Itu harus kita keluarkan dulu untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo, ini kita belum bicara utang yang baru,” tuturnya.
Sementara itu, 27,5 persen warganet lainnya merasa optimis bahwa Prabowo dapat mengatasi utang tersebut dengan cara menambah pendapatan negara.
Dikatakan Eko, publik menilai bahwa kebijakan baru saat ini, seperti peningkatan pajak dianggap dapat menambah kas negara untuk mengatasi utang tersebut.
(Sumber: RMOL)
Akan berat sekali pemerintahan Prabowo melunasi hutang yang begitu besar, kecuali pemerintah membabat habis praktek korupsi yang makin masif, dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Kalau menggenjot penerimaan pajak, efeknya akan sangat memberatkan masyarakat, kecuali pph orang pribadi