Solo, (forum-alishlah.com) – Meski BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) menarik ide dan usulannya soal adanya sertifikasi terhadap para ulama dengan berkilah bahwa sertifikasi ulama yang dimaksud BNPT itu ingin mencontoh Negara seperti Arab Saudi, Mesir dan Singapura, namun nasi sudah menjadi bubur, dan umat islam serta para ulama memandang “ide gila” BNPT tersebut sebagai langkah awal untuk perbuatan yang patut diwaspadai.
Sebelumnya santer diberitakan bahwa BNPT mengusulkan agar para ulama mendapatkan sertifikasi dari Negara. Hal tersebut (sertifikasi da’i dan ulama-red) menurut Direktur Deradikalisasi BNPT, Irfan Idris merupakan salah satu cara mencegah ajaran radikal. Hal itu sudah dilakukan oleh negara Singapura dan Arab Saudi.
“Dengan sertifikasi, maka pemerintah Negara tersebut dapat mengukur sejauh mana peran ulama dalam menumbuhkan gerakan radikal sehingga dapat diantisipasi”, ucapnya saat diskusi Sindoradio, Polemik, bertajuk “Teror Tak Kunjung Usai” di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu 8/9/2012.
Tapi, setelah adanya tekanan dan kecaman dari berbagai fihak dari segala lini elemen umat islam seperti Ponpes, Dosen, Politisi DPR dan lain-lain, BNPT lalu menyanggah pernyataannya tersebut. Bahkan Mahfud MD. Selaku ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menolak ide konyol BNPT tersebut.
“Saya tekankan, saya tidak pernah berharap adanya sertifikasi ulama dilakukan di Indonesia. BNPT tak punya kewenangan untuk melakukan sertifikasi ulama”, kilah Irfan Idris, di Jakarta, Selasa 11/9/2012.
Menurut Ustadz Sholeh Ibrohim S.Th.I, tokoh masyarakat di kota Solo, ide BNPT tersebut tidak bisa “gol” sebagaimana keinginan BNPT. Sebab, masyarakat tidak sebodoh yang dibayangkan oleh BNPT. Beliau berkeyakinan seperti itu karena mengacu pada penolakan PBNU atas usulan sertifikasi ulama yang digagas oleh BNPT.
“Saya kira hal itu (sertifikasi-red) takkan terjadi. PBNU kan menolak hal itu kan? Kalau PBNU yang biasanya digandeng oleh BNPT dalam setiap seminar Deradikalisasi saja tidak setuju, maka saya secara pribadi yakin usulan dan ide tersebut gak akan berhasil”, katanya saat ditemui Kru FAI selasa siang 11/9/2012 dirumahnya.
Lebih lanjut, ustadz yang sehari-hari beraktifitas sebagai pengajar di Ponpes Al Mukmin Ngruki Solo ini menyatakan sertifikasi ulama tersebut merupakan bentuk “program kerja lama” yang dulu pernah dibuat pada masa orde baru. Jika memang niatan BNPT seperti itu, berarti mereka telah memposisikan dirinya sebagai musuh umat islam.
“Apakah BNPT mau menjadi musuh umat islam dan ulamanya (secara nyata dan terang-terangan-red)? Setelah sebelumnya mereka menangkapi aktivis islam secara semena-mena, apa akan dilanjutkan kepada para ulamanya? Jika emang betul seperti itu, maka BNPT telah memposisikan dirinya sebagai musuh islam”, tegasnya.
Diakhir wawancara, beliau menitip pesan kepada umat islam dan para ulama agar jangan mau menjadi partner BNPT dalam segala kegiatan apapun. Disamping itu beliau juga berpesan kepada aktivis islam untuk melihat lebih detail setiap geraknya. Jangan sampai kesalahan kecil yang diperbuat itu malah dimanfaatkan musuh islam untuk memukul tubuh umat islam sendiri.
Beliau-pun meminta para ulama agar saling bersinergi dan jalin silaturahmi untuk selalu berkoordinasi dalam menghadapi makar musuh-musuh islam yang mulai terang-terangan “menyerang” para ulama. (Abd/Kru FAI)
