Koalisi Anti Utang (KAU) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk tim penghapusan utang luar negeri Indonesia. Tim penghapusan utang itu, menurut Kusfiardi, harus mampu menjalankan tugas utama yang terkait langsung dengan usaha menghapuskan utang luar negeri Indonesia. Demikian Koordinator KAU Kusfiardi dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (6/1).
"Tim ini sangat mendesak untuk dibentuk presiden. Langkah pertama yang harus dilakukan tim ini adalah mengevaluasi beban utang Indonesia melalui mekanisme audit," kata Kusfiardi.
Menurutnya, setelah evaluasi, tim tersebut harus menyusun strategi untuk menegoisasikan pengurangan beban utang Indonesia. "Strategi ini harus mampu menghasilkan pembatalan utang yang belum dicairkan, keringanan pembayaran utang untuk proyek rusak dan hancur karena bencana alam, dan membatalkan pembayaran utang untuk proyek tidak berguna," katanya memberi saran.
Dijelaskannya, komitmen luar negeri untuk utang Indonesia mencapai 365,8 miliar dollar Amerika Serikat (AS). Sedangkan yang sudah dicairkan mencapai 162 miliar AS. Dalam APBN 2006 alokasi untuk pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 91,6 triliun.
Kusfiardi menambahkan, KAU berharap DPR mengambil inisiatif untuk mendorong pemerintah agar membentuk tim penghapusan utang tersebut. KAU optimis dengan adanya tim ini, beban utang Indonesia yang harus dibayar akan berkurang antara 85 sampai 90 persen. "Menurut data Bank Indonesia kemarin beban utang Indonesia mencapai 82 miliar dollar AS, jadi tinggal sekitar 10 miliar dollar AS yang harus dibayar kalau tim ini berhasil," tegasnya.
Menurut KAU, bagian terpenting yang harus dikerjakan tim ini adalah menyusun kebijakan realokasi dana pembayaran utang untuk pemenuhan hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta memelihara fakir miskin dan anak terlantar. (dina)
