Eramuslim.com – Ada pepatah mengatakan, yang dipegang dari binatang adalah ekornya; kalau manusia, yang dipegang adalah ucapannya. Itulah yang dilakukan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) terhadap janji yang diucapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.“Pada pertemuan dengan perwakilan PGRI dan guru honorer pada 15 September lalu, Menteri PAN-RB menyatakan pemerintah siap mengangkat seluruh tenaga honorer kategori 2 yang jumlahnya sebanyak 439.956 orang untuk menjadi pegawai negeri sipil secara bertahap dengan verifikasi,” ungkap Ketua Umum PB PGRI, Sulistiyo, kepada pers di Jakarta, Jumat (6/11).
Ia juga menjelaskan, sesuai kesepakatan dengan Komisi II DPR, Kementerian PAN-RB telah melakukan rapat simultan dengan lintas instansi untuk membahas tindaklanjut penanganan tenaga honorer K2. Namun, kata Sulistiyo, saat ini dukungan anggaran untuk pengangkatan honorer K2 tidak masuk dalam APBN 2016 yang telah disahkan dan PGRI pun berjanji akan menelusuri penyebab kegagalan pengangkatan tenaga honorer K2 itu.
“Kami akan telusuri apakah ini memang keputusan dari Presiden Joko Widodo atau ada pihak-pihak lain yang tidak menghendaki,” tuturnya.
Pemerintah, tambahnya, hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 118 miliar untuk mengangkat guru honorer selama empat tahun, yakni periode 2016–2019, dan jumlah tersebut tidak seberapa bila dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai pameran buku di Frankfurt Book Fair 2015. Seperti diketahui, untuk mengikuti pameran buku itu, pemerintah merogoh kocek Rp 147 miliar.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Menteri PAN-RB Herman Suryatman mengatakan, para tenaga honorer K2 diharapkan untuk tetap tenang karena apa yang diberitakan salah penafsiran. “Menteri PAN-RB konsisten memperjuangkan nasib para tenaga honorer K2 dan kami meminta para tenaga honorer K2 tidak terprovokasi dinamika pemberitaan yang berkembang,” ujarnya.
Diungkapkan Herman, Menteri Yuddy Chrisnandi tidak pernah mengatakan ada pembatalan pengangkatan honorer K2. Yang benar, saat ini, dukungan anggaran belum tersedia. “Tentu hal tersebut harus dibicarakan secara intensif dengan DPR, karena hak penganggaran ada di DPR, Pak Menteri konsisten memperjuangkan nasib teman-teman honorer,” tuturnya.
Bukankah yang menyusun anggaran itu pemerintah, lalu dibahas di DPR? Kalau DPR setuju, disahkanlah anggaran itu. Benarkah DPR tidak menyetujui anggaran untuk pengangkatan guru honorer K2 itu atau memang pemerintah tidak pernah mengajukan rencana anggaran untuk pengangkatan tersebut?
Sebelumnya saat kampanye pilpres 2014 lalu, Jokowi menjanjikan kesejahteraan terhadap guru honorer,
“Kalau saya jadi presiden pengen rampungkan secepatnya (masalah guru honorer). Tapi harus ada kualifikasi,” kata Jokowi dalam acara Rapimnas PGRI, di Puri Agung Hotel Sahid, Jakarta Pusat, dikutip dari Detik, Senin (2/6/2014).
Dan pada peringatan Hari Pendidikan 2 Mei 2014, Jokowi meminta kualitas guru ditingkatkan, termasuk kualitas guru bantu. “Oleh karena itu, kesejahteraan guru itu wajib, baik guru honorer maupun PNS,” ujarnya, di Balai Kota DKI, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (1/5/2014) lalu
Dengan anggaran yang hanya 118 Miliar akankah pemerintah Jokowi bisa mensejahterakan Guru Honorer sebagaimana janjinya sebelum jadi presiden?(ts/pm)
