Eramuslim.com – Jakarta tidak butuh APBD. Demikian pernyataan yang pernah disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Pernyataan tersebut akhirnya digunakan DPRD untuk menyelidiki cara Ahok menyelesaikan persoalan pembangunan di ibukota. Sejumlah bantuan yang diterima melalui programcorporate social responsibility (CSR) akan diselidiki.
“Kita mau tanya, CSR yang sudah masuk selama ini berapa,” ujar anggota DPRD dari fraksi PKS, Selamat Nurdin, di Gedung DPRD DKI, Senin (16/3).
Menurut dia, DPRD harus mengetahui detail jumlah bantuan CSR yang telah diterima Pemprov DKI. Selain itu, harus diketahui apa yang diterima perusahaan tersebut sebagai kompensasi.
“Apa ada kompensasi dari itu enggak? Apa pihak yang memberikan mendapat kemudahan? Biasanya kan ada take and give,” tegas Nurdin.
Ditegaskan, seluruh dana CSR yang masuk ke Pemprov DKI harus tercatat dalam neraca daerah. Selama ini bantuan CSR tidak dilaporkan secara detail. “Masuk neraca daerah atau tidak. Ada laporannya atau tidak. CSR itu kan harus tercatat di neraca daerah,” katanya.
Sebagaimana diketahui, kisruh APBD DKI 2015 masih berlangsung. Untuk kedua kalinya Kemendagri mengembalikan RAPBD yang disusun oleh Pemprov DKI. Ahok mengaku tidak akan pernah menyerahkan RAPBD hasil pembahasan sidang paripurna ke Mendagri. Ia mengklaim RAPBD yang ia susun menggunakan e-budgeting sudah paling benar. Bila ditolak, bagi Ahok bukan masalah penting.
“Orang Jakarta enggak butuh APBD kok. Lu percaya sama saya. Orang Jakarta yang penting (kita) urusin sampah, transportasi, terus enggak banjir. Sudah itu saja,” tegas Ahok. (rz/rmol)
