Sementara itu, pada 2016, Pemkot Bandung mencoba melakukan pembenahan dengan sistem Pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu dengan menerapkan sistem online.
Sejak itu, kata Jerry, waktu yang dibutuhkan untuk proses perizinan terbilang lebih cepat. Karenanya, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kategori A dari 59 Kabupaten-Kota se Indonesia.
“Perbaikan sistem pelayanan publik tahun 2016, mengurangi ruang gerak praktek suap sehingga tak separah tahun 2017,” ujarnya.
Pria yang menyelesaikan program Doktor di Amerika Serikat ini mengatakan, sebaik apapun sistem yang dibuat dan siapapun pimpinannya akan berhadapan dengan budaya suap yang telah lama menggurita. Cara untuk menekan perilaku suap tergantung sejauhmana sistem yang dikembangkan dan kemampuan pimpinan untuk mengendalikannya.
“Poses perizinan yang terlalu lama dan berbelit-belit menjadi salah satu faktor terjadinya transaksi suap antara birokrat dan pengusaha. Kondisi tersebut biasanya sengaja diciptakan agar pengusaha meminta percepatan keluarnya izin,” ulasnya.
Jerry menegaskan, tingginya persepsi suap Kota Bandung di tahun 2017 ini menunjukkan Pemkot Bandung telah gagal membangun tata kelola perizinan yang cepat dan bebas suap.
Terpisah, pengamat politik Karyono Wibowo mengatakan, predikat Kota Bandung yang dinobatkan sebagai kota dengan persepsi suap tertinggi bisa mempengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap Ridwan Kamil. Sebab, sebagian masyarakat akan membuat kesimpulan bahwa tingginya persepsi suap Kota Bandung merupakan kegagalan RK dalam mengelola pemerintahan yang bersih.
“Jika kepercayaan publik menurun bisa berdampak pada menurunnya elektabilitas RK dalam kontestasi pilkada Jabar,” tuturya.
TII menyebut persepsi suap di Kota Bandung mencapai 10,8% dari total biaya produksi. Makassar diketahui sebagai kota dengan persepsi suap terendah, yakni 1,8% dari total biaya produksi.
Ada 12 kota di Indonesia yang disurvei oleh TII. Bandung dipilih sebagai representasi Jawa Barat. Ke-12 kota tersebut adalah Bandung, Jakarta Utara, Pontianak, Pekanbaru, Balikpapan, Banjarmasin, Padang, Manado, Suarabaya, Semarang, Makassar, dan Medan. Survei yang dikerjakan sepanjang Juli hingga Agustus 2017 tersebut melibatkan 1.200 pelaku usaha sebagai responden.(kl/rmol)
