TPM Datangi Komisi III DPR, Serahkan Bukti Pelanggaran AKKBB

Tim Pembela Islam (TPM) menduga email yang beredar dikalangan masyarakat berisi skenario insiden Monas 1 Juni lalu benar. Email yang beralamat [email protected], di mana pemilik email mengaku bernama Nong Darul Mahmada, salah satu panitia aksi AKKBB.

Selain itu, dalam aksi memperingati Hari Pancasila di Monas 1 Juni lalu, tidak terdapat tokoh-tokoh lain selain jamaah Ahmadiyah yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak.

"Kalau kita lihat AKKBB memaksakan ada di Monas dan AKKBB tidak ada tokoh lain selain jamaah Ahmadiyah, yang didatangkan secara khusus dan ada yang membawa senjata api menunjukkan email itu benar, " ungkap Anggota Ahmad Michdan usai mendatangi Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/6).

Dia mengaku hanya menduga kebenaran email tersebut. Namun, untuk mengetahui kebenaran dari email tersebut kepolisian yang mempunyai kompetensi. Oleh karena itu, dia meminta kepolisian melalui Divisi Cyber Crime mencari tahu kebenaran dan siapa yang menyebarkan email tersebut.

"Soal email itu siapa, ya wallahualam. Kalau valid tidaknya divisi Cyber Crime yang harus mencari kebenarannya, " katanya.

Di tempat yang sama, Koordinator TPM Mahendradatta menyesalkan reaksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas insiden Monas 1 Juni lalu. Reaksi Presiden dinilai berlebihan, seolah-olah negara dalam kondisi darurat.

Ia mempertanyakan reaksi spontan Presiden SBY, mengapa presiden harus mengeluarkan pernyataan sendiri. "Khusus kejadian ini, malamnya presiden langsung memberi statement seolah negara dalam keadaan darurat, padahal inikan bentrokan biasa, " ujarnya.

Kedatangan TPM yang merupakan tim kuasa hukum FPI ini ke Komisi III DPR adalah untuk meminta komisi hukum itu melakukan pengawasan terhadap penyelesaian kasus ini. Mereka juga menyerahkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB).

"Kami tidak mengajak DPR untuk mencampuri penegak hukum. Mereka bisa saja menjatuhkan sanksi kepada pemerintah dalam hal ini presiden RI, karena presiden sendiri yang sudah memancing. Ini satu-satunya peristiwa yang presiden harus mengeluarkan statement sendiri, " imbuhnya. (novel)