Pun, ia mengatakan, budaya Indonesia yang identik dengan agama tertentu harus dihidupkan. Sebab, itu sudah dijamin Undang-Undang.
Khusus di Sumbar, sudah menjadi tradisi dalam adat dan budaya kalau kaum perempuan mengenakan baju kurung serta penutup kepala.
Maka itu, ia menilai SKB tersebut justru terkesan menghalangi masyarakat berpakaian yang sesuai dengan identitas budaya dan agama yang dianut.
“Keberatan dengan SKB 3 menteri juga soal adanya sanksi dari mendikbud terhadap daerah bahkan istitusi pendidikan yang keberatan menjalankan SKB tersebut,” lanjutnya.
“SKB 3 menteri kini, membuka ruang peserta didik berpakaian bebas yang tidak sesuai dengan lokal dan ajaran agama,” sebutnya.
Dia menyampaikan tak ada pemerintah daerah hingga orangtua bertujuan anaknya ingin celaka. Hal ini termasuk aturan mengenakan jilbab.
“Mana ada pemda, guru dan orang tua yang ingin anaknya celaka. Memakai jilbab itu kan baik untuk melindungi anak-anak kami,” ujar Fauzi.
Fauzi menjabat sebagai Wali Kota Padang selama dua periode pada 2003-2013.
Ia adalah tokoh yang menginisiasi peraturan daerah atau perda agar peserta didik terutama yang muslimah di sekolah mengenakan rok panjang dan jilbab.
Saat itu, ia dinilai satu-satunya kepala daerah di ranah minang yang menginisiasi hal tersebut. Baru kemudian, diikuti oleh Kabupaten dan kota lainnya di Sumbar. (GLR)
