“Permodalan kami sudah tidak ada. Dana simpanan atau sampingan juga habis. Sementara listrik tetap harus bayar, pegawai atau pekerja juga tetap digaji. Karena mereka menjaga tempat usaha. Belum lagi bahan dagangan yang busuk, seperti pedagang buah, sayur, bahan-bahan makanan di warung, cafe, dan restoran,” imbuhnya.
Menurut Sarko, melalui pengibaran bendera putih serentak dari berbagai wilayah kawasan wisata di Mojokerto ini, merupakan bentuk ungkapan hati para pelaku usaha di sektor wisata yang terkena dampak luar biasa. Sebab, sejauh ini para pelaku usaha ini sering kali luput dari jangkauan pemerintah.
“Sudah satu bulan, tidak ada bantuan sembako sama sekali yang diterima. Informasi memang ada, katanya ke desa. Tapi sampai saat ini tidak ada bantuan yang diterima sama sekali. Sekalinya panggilan pertemuan, dikira penyaluran sembako, ternyata sosialisasi SE (Surat Edaran) PPKM,” jelas Sarko.
Para pelaku usaha di sektor wisata ini lanjut Sarko, berharap adanya ganti rugi pendapatan untuk pengusaha dan gaji untuk para pekerja. Sebab, mereka tidak bisa menghentikan para pekerjanya. Lantaran para pelaku usaha ini juga masih mempertimbangkan sisi kemanusiaan.
“Selain itu juga tetap menjaga barang, dan mereka juga butuh makan setiap hari. Dari mana lagi bisa memenuhi kehidupan sehari-hari, minimal hanya untuk makan saja bersama keluarga masing-masing,” ungkap Sarko.
Sarko mendesak pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah untuk memperhatikan nasib para pelaku usaha di sektor wisata ini. Sebab sektor wisata merupakan salah satu sektor penyumbang PAD tertinggi dari retribusi pajak. Ia menandaskan, tak menolak adanya PPKM , namun para pelaku Parekraf Mojokerto bisa diizinkan untuk tetap membuka usaha kembali dengan pembatasan pengunjung dan prokes ketat.
“Kami tidak menolak PPKM, tapi bentuk nyata pemerintah sangat diharapkan. Kami juga ingin buka kembali, tidak apa-apa walau harus dibatasi hanya 25 sampai 30 persen pengunjung saja. Terpenting usaha kami semua masih bisa berjalan dan berputar,” tandas Sarko.(mr/snd)
