Eramuslim.com – Anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mempertanyakan program pembangunan Pemerintahan Presiden Joko Widodo di Tanah Papua.Natalius Pigai mengungkapkan, terkait dengan berbagai program insfrastruktur yang disampaikan Pemerintah Jokowi di Papua dalam rangka penerobosan isolasi daerah sebagai salah satu komitmen atas pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya (Ekosob), berdasarkan pantauannya, itu hanya klaim semata,
“Sebagai komisioner Komnas HAM saya melihat situasi dan mempelajari, ternyata perlu saya sampaikan kepada Bapak Jokowi dan Pak Luhut (Luhut B. Pandjaitan-Menko Polhukam), tanpa bermaksud mengurangi kehormatan Bapak. Saya hanya menginformasihkan hasil kerja sebelumnya Bapak memimpin. Dimana hasil kerja Bapak? Bukankah Bapak hanya mengklaim saja?” ungkap putra asal Papua ini dalam keterangan resminya yang dikirim ke redaksi, Rabu (6/4).
Natalius Pigai menjelaskan, klaim Pemerintah sekarang adalah hasil kerja Pemerintah sebelumnya. Dalam rangka mengatasi Permasalahan infrastruktur Jalan dan Jembatan di wilayah Provinsi Papua, Pemerintah sebelumnya telah menargetkan 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014 yaitu tujuh ruas jalan strategis dan empat ruas jalan prioritas. Untuk pembangunan 11 ruas jalan strategis dan prioritas itu membutuhkan dana sebesar Rp 9,78 triliun.
Pembangunan tujuh ruas jalan strategis itu adalah: Nabire-Waghete dan Enarotali (262 km); Jayapura-Wamena dan Mulia (733 km); Timika-Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km); Serui-Menawi dan Saubeba (499km); Jayapura-Sarmi (364 km); Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km); Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km. Sementera itu empat ruas jalan prioritas sebanyak 361 km; Depapre-Bongrang, Wamena-Timika-Enarotali, dan Ring Road Jayapura. Provinsi Papua Barat: 4 Ruas Jalan, Sorong-Maknon-Mega sepanjang (88 km), Sorong-klamono-Ayamaru-Kebar-Manokwari (606,17), Manokwari-Maruni -Bintuni (217,15), Fak-Fak-Hurimbe, Bomberai (139,24).
Menurut Natalius Pigai, salah satu moda transportasi yang sangat vital di Papua adalah moda transportasi udara. Pada saat ini, di Papua terdapat 300 buah lapangan terbang perintis, dan hanya dilayani oleh lima buah pesawat Merpati buatan 1975 sampai terhenti 2013. Sehingga saat ini tidak lebih dari lima buah perusahaan swasta yang melayani mobilitas barang dan jasa.
“Saya mau tanya, mana pengembangan insfrastruktur strategis dan prioritas Jokowi 2015-2019 di Papua, mungkin juga di Indonesia? Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (right to know), itu dijamin UU nasional,” tukasnya.(ts/rmol)
