Mulyanto menyebutkan, lebih baik mengelolah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam negeri untuk dilatih mengelola smelter.
“SDM Indonesia dapat disiapkan mengelola smelter. Cuma kebijakan politik lemerintah saja tidak memihak,” ujarnya.
Menurut anggota DPR RI itu, kebijakan pemerintah terlalu memanjakan pengusaha smelter asing.
“Harusnya ada kebijakan atau perjanjian semacam offset mewajibkan pekerjaan kelas menengah dan buruh diserahkan tenaga kerja domestik, tidak bulat-bulat mendatangkan TKA,” katanya.
Mulyanto juga mendesak pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan program hilirisasi nikel ini.
“Jangan sampai nilai tambah dan efek pengganda (multiflyer effect) dari program ini jauh dari apa yang dijanjikan Pemerintah,” tandasnya. [Pojoksatu]
