Selain mengawasi pemerintah mengeluarkan undang-undang yang hanya dapat menyebabkan lebih banyak peluang korupsi, warga Indonesia dari segala tingkatan usia, jenis kelamin dan kepercayaan juga marah dengan rancangan undang-undang DPR untuk merevisi KUHP.
Rancangan tersebut mencakup ketentuan untuk melarang seks sebelum menikah. Selain itu juga menempatkan mereka yang mengkritik presiden sama seperti pelaku kejahatan. Dengan kata lain, jika disahkan, rancangan itu akan menjadi pukulan telak bagi hak-hak sipil dan ekspresi individu.
Untuk saat ini, Jokowi telah meminta DPR untuk menunda pemungutan suara final pada KUHP, hingga anggota DPR yang baru menjabat. Ada obrolan tentang perlunya pemerintah untuk mendapatkan lebih banyak masukan dari publik sebelum membawa RUU ke meja DPR untuk pemungutan suara final.
Tetapi warga Indonesia ingin mendengar lebih banyak dari presiden mereka tentang masalah ini dan mereka menginginkan presiden untuk mengambil peran kepemimpinan dalam debat, bukan hanya sekedar mengalah.
Apakah dia secara pribadi percaya bahwa rancangan undang-undang tersebut akan memberikan hal yang lebih baik atau atau lebih buruk bagi warga negaranya?
Dengan dalih apa seseorang dapat berpendapat bahwa hukum untuk membuat pilihan dalam kehidupan pribadi mereka sendiri dan mengekspresikan pendapat mereka, dikalahkan oleh beberapa kebaikan kolektif yang lebih besar?
Pada akhirnya, Jokowi kini menghadapi kerusuhan sipil dan kekerasan yang meningkat di Papua. Selama beberapa minggu terakhir, puluhan penduduk setempat terbunuh atau terluka dalam bentrokan yang terjadi dengan pasukan keamanan setelah meletusnya protes atas pemberitaan soal banyaknya penghinaan rasis pada warga Papua.
Sejauh ini, tanggapan pemerintah atas kekerasan yang terjadi di Papua adalah apa yang diperkirakan terjadi di negara otoriter, bukan negara yang demokratis, seperti Indonesia.
