Eramuslim – DALAM peralihan peristiwa yang luar biasa, kurang dari enam bulan setelah terpilih kembali dan hanya beberapa minggu jelang pelantikannya untuk masa jabatan kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini mendapati dirinya tengah berada di tengah kemarahan serta kritik keras dari banyak warga Indonesia.
Pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi selanjutnya?
Banyak kemarahan yang diarahakan kepada presiden dapat dijelaskan oleh ekonomi dasar. Tidak lama setelah terpilih kembali, Jokowi dan tim ekonominya dengan tidak bijaksana memperkenalkan kenaikan premi asuransi kesehatan nasional (BPJS) dan harga listrik.
Kelas menengah dan berpenghasilan rendah, yang sudah kesulitan menghadapi inflasi harga bahan makanan dan kurangnya lapangan pekerjaan, harus menghadapi kondisi di mana dompet mereka kembali bermasalah.
Ketidakbijaksanaan yang sama kembali dilakukan presiden dengan memungkinkan Dewan Perwakilan Rakyat Nasional (DPR) untuk meloloskan undang-undang yang secara efektif melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan sedikit bisikan protes atau pencitraan otoritas moral.
Oleh karena itu, kemarahan publik dan gerakan aktivis mahasiswa yang semakin meningkat membuat mereka turun ke jalan untuk menuntut presiden melakukan sesuatu untuk memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan.
KPK, baik atau buruk, adalah pilar dalam demokrasi Indonesia, yakni sebagai pemeriksaan penting pada keserakahan dengan mengadili mereka yang telah menyalahgunakan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi. Sekarang KPK berdiri untuk menjadi korban terbaru dalam periode demokrasi tidak liberal.
