PDIP mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi birokrasi. Hal ini penting dan mendesak agar kesejahteraan rakyat dapat terpenuhi sebagaimana yang dijanjikan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK).
"Agar kebijakan pemerintah lebih fokus untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat, reformasi birokrasi perlu dilaksanakan," ujar Ketua F-PDIP Tjahyo Kumolo di Gedung DPR/MPR Jakarta, Senin (28/8).
Menurutnya, kebijakan kabinet masih belum sesuai dengan janji kampanye presiden dan kinerja pemerintah masih diwarnai egoisme sektoral. Janji presiden mengenai perlunya reformasi birokrasi belum dilaksanakan.
Menurutnya, kesejahteraan rakyat selama ini jauh dari harapan. Hal ini terjadi karena kinerja menteri-menteri di kabinet tak optimal. "Kasihan rakyat," katanya prihatin.
Mengenai tawaran PDIP untuk ikut di kabinet, ia menegaskan PDIP tetap akan menjadi oposisi bagi pemerintah dan tidak berminat untuk ikut dalam pemerintahan sehingga tidak berminat menanggapi wacana reshuffle kabinet.
"Pada prinsipnya, urusan reshuffle kabinet urusan presiden. Mau direshuffle atau tidak ya, silahkan. Itu hak presiden. Biarlah PDIP di luar saja mengontrol jalannya pemerintahan, mengawasi dan menagih janji kampanye," tandas dia. (dina)
