Kebijakan pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dinilai terlalu menitikberatkan persoalan pada faktor luar negeri sehingga terkesan mengkambinghitamkan tingginya harga minyak internasional yang membuat bengkaknya subsidi. Hal dikatakan Anggota Panitia Angket BBM DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS), Rama Pratama dalam diskusi bertema “Hak Angket BBM Mau Dibawa Ke mana”, di Jakarta, Kamis (16/7).
Padahal, menurutnya, banyak hal yang sebenarnya menjadi domain pemerintah seperti produksi atau lemahnya Pertamina dan sebagainya, sebagai penyebab kenaikan harga BBM tersebut.
Fraksi PKS, lanjut Rama, meminta ada target waktu sampai kapan panitia angket bekerja. Misalnya dibatasi sampai enam bulan, dengan demikian maka bisa diketahui sampai di mana kerja panitia angket selama enam bulan tersebut.
“Saya optimis dengan kinerja panitia angket, sebab kita terus bekerja. Namun kita tahu banyak kepentingan politik sehingga tidak bisa mengandalkan kerja panitia angket semata, tetapi harus melibatkan banyak pihak mulai dari para ahli sampai masyarakat dalam bentuk diskusi-diskusi, ”saran dia.
Selain itu, Rama menambahkan, fraksinya “ngotot” agar rapat dilakukan terbuka selama tidak sedang melakukan penyelidikan dan pemeriksaan. “Semua perkembangan kerja panitia angket harus diumumkan kepada publik, ”tegasnya.
Mafia Migas Perlu Diselidiki
Secara terpisah, Anggota Pansus Hak Angket BBM, Drajat Wibowo meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan dukungan kepada DPR dalam melakukan penyelidikan di sektor Migas. Langkah ini diperlukan untuk memberantas mafia Migas.
"Tanpa bermaksud mengintervensi KPK, seharusnya KPK membentuk divisi khusus untuk penyelidikan dugaan korupsi di sektor migas, " ujarnya saat diskusi dengan ICW di Ruang Fraksi PAN, Gedung Nusantara DPR, Jakarta, Kamis (17/7).
Pembentukan divisi khusus ini, menurutnya, akan sangat membantu kinerja tim Pansus hak angket BBM. Pasalnya, baik tim pansus maupun tim KPK akan bisa bersinergi untuk mengungkap misteri pengelolaan Migas selama ini.
Menjelang rapat Pansus Angket BBM, Fraksi PAN memanfaatkannya untuk menjaring aspirasi masyarakat. Hari ini, para politisi PAN mengundang LSM Indonesian Corruption Watch (ICW).
"Kita ingin mencari masukan dari mahasiswa, LSM, serikat-serikat pekerja Pertamina, mantan-mantan pejabat Caltex dan para pakar, " ungkap Ketua Fraksi PAN Zulkifli Hasan yang juga Ketua Pansus Angket saat membuka pertemuan tersebut. (novel)
