Eramuslim.com – Pesawat Boeing Business Jet 2 itu akhirnya kembali mengudara. Senin, 12 Juli 2021, siang, pesawat berkode A-001 itu telah siap menjalani uji terbang.
Pesawat dijadwalkan berangkat dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Bandara Pelabuhan Ratu. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara Marsma TNI Indan Gilang Buldansyah menyebut, setelah uji terbang tersebut, BBJ-2 sudah bisa beroperasi kembali secara normal pada 17 Juli lalu.
Selama dua bulan, pesawat tumpangan Presiden Joko Widodo tersebut harus ‘beristirahat’ untuk menjalani perawatan besar alias C check. Pemeliharaan rutin itu, kata Indan, terjadwal pada 23 Mei hingga 12 Juli 2021. Setelah diservis, tampak perubahan besar pada badan pesawat Boeing B737-8U3 itu. Livery (desain eksterior) pesawat bersalin rupa dari sebelumnya berwarna biru-putih menjadi merah-putih.
“Proses pengecatannya dilaksanakan di GMF (PT Garuda Maintanance Facility Aero Asia Tbk),” tutur Indan kepada detikX melalui pesan singkat pekan lalu. Ini, tambah Indan, merupakan perawatan besar kedua untuk pesawat kepresidenan. Yang pertama, servis dilakukan pada 2017. Namun, pada servis besar pertama itu, tidak terjadi perubahan corak warna alias livery.
Perubahan warna baru terjadi pada 2021 setelah GMF menerima usulan desain terbaru pesawat dari pemerintah. VP Corporate Secretary & Legal GMF Rian Fajar Isnaeni mengatakan usulan itu datang bertepatan dengan jadwal perawatan rutin BBJ-2. Atas usulan itu, para ahli aviasi di GMF mulai mengkaji implementasi desain dan struktur pesawat dengan warna baru tersebut. Setelah disetujui, barulah proses pengecatan dilakukan. Waktu pengerjaannya sekitar 30 hari.
“Semua pekerjaan tersebut dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku dengan mengacu pada aturan dari regulator serta manufaktur,” kata Rian kepada detikX pekan lalu.
Perubahan warna baru BBJ-2 inilah yang akhirnya menjadi polemik. Pemerintah dinilai tidak sensitif terhadap kondisi krisis saat ini. Pengamat penerbangan Alvin Lie mengkritisi pengecatan ulang BBJ-2 itu karena dilakukan di tengah pandemi COVID-19. Mestinya, kata Alvin, pengecatan pesawat kepresidenan bisa ditunda karena bukan sesuatu yang mendesak. Terlebih dana yang dibutuhkan untuk pengecatan pesawat ini tidaklah kecil.
