Menanggapi hal itu, Tifatul tidak keberatan jika memang harus dicopot dari jabatannya di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Sebab, semua itu dikembalikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai pemegang pucuk kekuasaan, dan pihak yang memiliki hak prerogatif.
“Kalau Presiden menyetujui itu, silakan. Itu hak prerogatif Presiden,” kata Tifatul, yang juga anggota Majelis Syuro PKS, sebelum menghadiri rapat dengan Komisi I DPR, di Jakarta, Rabu (5/6/2013).
Dia juga menegaskan, penolakan kenaikan harga BBM dari kader PKS dilakukan oleh arus bawah partai dan bukan pernyataan resmi PKS. Karena keputusan soal sikap PKS hanya bisa ditentukan dalam rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) partai.
“Belum, belum ada (keputusan). Pengambilan itu di DPTP, supaya satu sikap nanti. Itu perlu dibicarakan, tapi yang jelas belum sikap final. Saya pikir koalisi itu seiring sejalan dengan pemerintah,” paparnya.
Semalam, diadakan rapat Setgab Koalisi Partai di rumah dinas Wakil Presiden Boediono, Jakarta. Seluruh ketua umum parpol Setgab Koalisi Partai hadir dalam pertemuan itu. Hanya Presiden PKS Anis Matta yang tidak hadir.
Dalam pertemuan itu dibahas permasalahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan (APBN-P) 2013, juga terkait kenaikan harga BBM. PKS menolak kenaikan tersebut, bahkan memasang sejumlah spanduk penolakan di berbagai kota.(Hr/Okezone/HK)
