Setelah pada tahun pertama dan kedua pemerintah gagal mewujudkan perbaikan ekonomi, kembali pada tahun 2007 atau tepatnya di tahun ketiga pemerintahan SBY-JK kembali gagal mengelola ekonomi dan keadaan ini bertambah parah lagi dengan semakin banyaknya kasus kekurangan gizi, serta sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin menurun.
"Kegagalan pemerintah ini diakibatkan tidak adanya kebijakan yang efektif langsung menyentuh persolan, terlihat justru banyak langkah yang tidak memadai, dan kecenderungan melempar tanggung jawab atau lepas tangan, "ujar Pengamat Ekonomi Tim Indonesia Bangkit Hendri Saparini dalam Diskusi Publik, di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu(26/12).
Di samping itu, lanjutnya, penyebab kegagalan pemerintah dalam bidang ekonomi, karena pemerintahan SBY-JK masih melanjutkan kebijakan konservatif dan monetaris ala Konsensus Washington. Padahal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi seharusnya tim ekonominya bisa bergandengan tangan, dan bukannya menciptakan kemiskinan baru dengan memberlakukan pencabutan subsidi BBM dan liberalisasi perdagangan.
"Kebutuhan harga pokok sejak Mei 2007 mulai mengalami kenaikan, daya beli masyarakat menurun, ini sebagai akibat meningkatnya kemiskinan, namun pemerintah tak segan-segan mencari alasan, dan melakukan akrobat statistik, padahal ini harus diselesaikan, tidak bisa lepas tangan, "ungkap Pengamat Ekonomi ECONIT ini.
Mengenai kenaikan harga minyak dunia yang terjadi belakangan ini, Menurut Iman Sugema, Anggota Tim Indonesia Bangkit lainnya, ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah yang bersifat fiskal saja, tanpa memikirkan bagaimana upaya melindungi industri dalam negeri dan masyarakat pada umumnya.
"Yang dipikirkan pemerintah hanya menyelamatkan keuangannya, tanpa menyentuh permasalahan bagaimana melindungi industri kecil dan masyarakat, "imbuhnya.
Bahkan, lanjutnya pemerintah berencana mencabut subsidi BBM, di mana sebelumnya sudah terjadi pada BBM yang diperuntukan bagi industri.
"Kita mempunyai pemerintahan, jika ada shock dari luar, tidak mampu mengatasinya, berarti pemerintahnya lepas tangan, atau sama saja tidak, "tukasnya.
Iman menambahkan, upaya yang maksimal untuk mengurangi dampak kenaikan minyak dunia, seharusnya dilakukan pemerintah dengan lebih berorientasi kepada masyarakat. (novel)
