Eramuslim.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta aksi pada 4 November mendatang tidak mengusung isu yang menyangkut proses hukum calon gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Wiranto mengatakan, proses hukum terhadap Ahok masih berjalan hingga kini. Bahkan, kata dia, Ahok telah mendatangi kantor Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sebelum dipanggil pihak kepolisian. Ahok pun diperiksa polisi terkait kasusnya.
Sejumlah saksi yang dianggap mengetahui kejadian masih diperiksa. Pemeriksaan tersebut, kata Wiranto, tidak serta merta menghasilkan putusan hukum. Ia mengatakan proses hukum memerlukan waktu yang tidak sebentar.
Mantan Panglima ABRI itu meminta masyarakat menunggu proses hukum terhadap Ahok. Dengan demikian, kata Wiranto, aksi Jumat mendatang tidak perlu mengungkit persoalan hukum Ahok.
“Masyarakat jangan sampai menggunakan isu itu untuk lakukan demo. Tinggal tunggu saja. Kalau nanti sudah diproses tetap ada demo itu namanya ada tujuan lain,” kata Wiranto saat ditemui di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (1/11).
Meski demikian, Wiranto tetap mempersilakan masyarakat yang ingin menggelar aksi karena undang-undang menjamin hak menyampaikan pendapat di muka umum.
“Jangan sampai ada hal yang mencekam, yang membuat warga takut apalagi chaos, jangan sampai. Urusan-urusan dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat,” kata Wiranto.
Wiranto sebelumnya telah menyampaikan imbauan kepada para tokoh ulama pimpinan organisasi Islam ketika bertemu dan berdialog dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, siang tadi.
Pada kesempatan itu, sejumlah perwakilan organisasi Islam dari Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, menyampaikan bahwa tugas para ulama adalah merawat dan menjaga warisan para pendahulu, yaitu NKRI dan struktur pendukungnya.
“Waktu bertemu presiden suasana menjurus pada ukhuwah Islamiyah, menjurus ke satu silaturahim yang eratkan persaudaraan sesama umat Islam, sesama satu bangsa, sesama insan,” kata Wiranto.(ts/cnn)
