Polri mensinyalir teror bom dan pembunuhan di Poso Sulawesi Tengah belakangan ini, dikendalikan oleh pihak-pihak di luar kota tersebut. Hal itu terungkap dalam Rapat Kerja Tertutup antara tim pemantau kasus Poso DPRRI dengan BIN, Kapolri, Menkopolkam dan Panglima TNI, yang disampaikan oleh Wakil Ketua Tim Pemantau Kasus Poso Azlaini Agus sesudah rapat, di Gedung DPRRI, Jakarta, Senin (16/10).
Menurutnya, operasi intelijen harus tetap dilakukan untuk meredakan kasus Poso yang sebenarnya telah mulai mereda sejak Komando Operasi Keamanan (Koopskam) masih berjalan, namun setelah ditarik Juni lalu, Poso kembali memanas.
"Operasi intelijen harus terus dilakukan lagi, untuk terwujudnya keamanan di Poso," tandasnya
Azlaini menegaskan, kasus Poso yang belakangan ini memanas, tidak dapat ditangani oleh pemerintah daerah, sebab dikhawatirkan pemda memegang kepentingan dari pihak tertentu.
"Pemda tidak memihak, tetapi ada kepentingan yang sulit untuk diketahui," ujarnya.
Ia menambahkan, dalam aksi kekerasan yang terakhir ada keinginan dari pihak tertentu yang ingin kembali menyulut konflik antar agama dengan mengedepankan atribut keagamaan sebagai pemicu konflik. Dalam kondisi ini terlihat pemda tidak mampu menjalankan fungsi keamanan.(novel)
