Direktur Eksekutif Nasional WALHI, Chalid Muhammad, menilai pemerintah tidak serius menangani korban gempa dan tsunami Yogya dan Jawa Tengah maupun Pangandaran. Hal terlihat dengan berlarut-larutnya pembahasan RUU pengelolaan bencana di DPR.
“Bencana gempa dan tsunami kali ini juga membuktikan bahwa hingga saat ini pemerintah tidak serius untuk mengelola bencana walaupun kenyataanya bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat kerawanan bencananya mencapai 83%,” ujar Chalid kepada pers di Kantor WALHI, Jakarta, Selasa (25/7).
Ironisnya, proses yang berlarut-larut tersebut juga belum menjawab beberapa permasalahan pokok yang jadi penyebab tingginya risiko bencana, seperti upaya untuk menghentikan eksploitasi berlebihan atas sumberdaya alam yang telah menyebabkan terjadinya bencana silih berganti seperti banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan, gagal panen serta gagal tanam.
Sementara itu, Manager Program Pengelolaan Bencana WALHI, Sofyan, menambahkan, “Bukti ketidak seriusan lain adalah hingga saat ini tidak ada evalusi terhadap satlak dan satkorlak, perancangan APBN dan APBD yang tidak didasarkan pada resiko termasuk di dalamnya masalah pencairan dana. Tidak adanya kurikulum pengelolaan bencana dan evaluasi pengelolaan bencana, serta tidak ada upaya serius untuk mitigasi dan kesiapsiagaan.”
Pascabencana gempa bumi dan tsunami di Aceh dan Nias, seharusnya negara ini telah mengambil langkah-langkah strategis dan konkrit untuk melindungi seluruh warga negara dari seluruh ancaman bencana.
Hal yang sangat sederhana, lanjutnya, seperti pemetaan daerah rawan bencana, deseminisasi informasi kawasan rawan dan komunitas rentan bencana, peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanganan bencana, evaluasi seluruh kebijakan yang berpotensi menimbulkan bencana maupun perencanaan kedaruratan (contingency planning) juga tidak dilakukan. (dina)
