Eramuslim.com – Proyek pembangunan kereta cepat ternyata bukan diprioritaskan untuk penumpang namun melainkan untuk memberi peluang bagi pengembang wilayah terutama di sektor properti dalam menjalankan bisnis. Rute kereta cepat memang melewati berbagai lahan milik developer Aseng dan keberadaan stasiun di Karawang sangat menguntungkan pengusaha pengembang seperti KIIC yang dimiliki Group Lippo, kompleks perumahan yang dimiliki Agung Podomoro, kelompok Sinarmas, dan lain-lain yang semuanya bukan milik pribumi Indonesia.
Terbongkarnya motif tersebut menuai respon kekecewaan dari publik, bahkan Direktur Eksekutif Energi Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean mengecam proyek tersebut dan mengatakan bahwa pemerintah tidak mengerti tentang konsep pembagunan Indonesia.
“Baru kali ini saya mendengar seorang pejabat berkomentar sebodoh ini. Namanya kereta api adalah tujuannya umtuk pengangkutan penumpang, bukan untuk pengembangan properti,” sesal Ferdinand
Menurutnya, logika pemerintah berbelit belit yang pada akhirnya akan merugikan negara dan menambah beban bagi rakyat dalam memikul hutang akibat pembiayaan proyek tersebut.
“Jika memang targetnya pengembangan wilayah dan properti, lebih baik gunakan uang yang 70 an trilliun itu untuk mengembangkan wilayah tersebut. Tidak perlu dimulai dengan kereta cepat,” tukasnya.
Lagian menurutnya kebijakan itu terasa aneh, hanya untuk mengembangkan wilayah, namun menggunakan dana dengan cara menghutang yang akan membebankan APBN.
Sebelumnya diketahui bahwa Direktur Transportasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Prihartono mengatakan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memiliki misi yang berbeda dibandingkan dengan kereta biasa.
“Kalau kereta cepat itu beda lagi misinya. Kereta cepat ini kan sebagai pengungkit, sebagai ‘key driver’ untuk pengembangan wilayah. Kalau yang itu kan (kereta biasa) bicara penumpang,” ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (27/2).
Menurut Bambang, banyak orang terkadang salah menilai tujuan dari proyek kereta cepat tersebut. Ia mengatakan, ada keuntungan yang lebih besar terhadap pengembangan wilayah di sekitarnya.
“Jadi tidak bisa ‘apple to apple’. Misinya beda, kalau ini (kereta biasa) angkut penumpang, kalau ini lebih ke aspek wilayah,” katanya.(ts/aktual)
