Ketua Fraksi PKS DPR Mahfudh Sidik menegaskan FPKS akan terus melanjutkan investigasi impor beras. Sementara Refrizal dan Soeripto yang baru saja datang dari Vietnam sudah menemukan hal-hal mencurigakan dalam proses impor beras tersebut.
Terbukti tim tidak ditemui oleh pengurus Bulog Vietnam dan mereka, kata Mahfudh Sidik, malah pergi ke Manila. “Kita tunggu hasil investigasi itu dari Vietnam,” kata Mahfudz pada dialektika pekanan di pressroom DPR/MPR, Jakarta, Jum’at (10/2)
Ia menyatakan, DPR menghormati sikap pemerintah yang langsung merespon masalah tersebut. Namun tidak cukup hanya dengan minta maaf dan mencopot Handoko, karena substansi persoalannya harus diungkap dan pencopotan itu masalah internal Polri sendiri dan tidak terkait dengan DPR RI.
Ia mensinyalir ada pengusaha dan penguasa dalam pengintelan itu. Lebih penting lagi kata Mahfudh Sidik ada kekuatan kekuasaan yang akan menguasai parlemen. Ini bahaya, karena Polri maupun TNI nantinya bisa dijadikan alat kekuasaan. Ia menilai prestasi Kapolri Sutanto sudah bagus, sayang kalau dikorbankan hanya untuk kepentingan kekuasaan.
Sementara itu, Sabam Siraat dari PDIP DPR menyatakan sudah biasa dengan pengintelan tersebut. Karena sejak 1971-an sampai 1998 PDIP selalu diinteli oleh Polri dan TNI.
Bahkan jumlah mereka lebih banyak dari pada jumlah pengurus PDIP yang sedang ngumpul atau rapat-rapat. “Yang jelas dua kasus terakhir yaitu pemukulan dan pengintelan ini sebagai intervensi dan ancaman pada parlemen. Dan, jelas ini terkait dengan penguasa dan pengusaha,” terang politisi gaek PDIP itu yakin.
Di lain pihak, PKS sudah mengamanatkan kepada anggotanya di Komisi III DPR untuk meminta klarifikasi tuntas ke Kapolri. Semoga saja katanya, klarifikasi Kapolri Sutanto itu bisa menyelesaikan masalah itu, sehingga tugas dan energi Kapolri tidak habis untuk hanya ngurusi masalah pengintelan itu. (dina)
