Eramuslim.com – Di tengah hiruk-pikuk Pilkada DKI yang baru akan digelar 2017, sejumlah masyarakat mulai melihat kembali keterkaitan antara proses pemilihan kepala daerah dan hasil yang dicapai.
Rilis hasil kinerja pemerintahan provisinsi yang dirilis KemenPAN-RB 2015 kembali menjadi perbincangan. Dalam, pemeringkatan perkembangan nilai akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi oleh kementerian yang dipimpin Yuddy Chrisnandi itu, ranking 1 ditempati oleh Yogyakarta.
Semua tahu bahwa di kota yang dahulu bernama Mataram itu tidak ada pemilihan gubernur melalui bilik suara. Gubernur secara otomatis diisi oleh siapa pun yang menjadi Sultan Yogyakarta, yang tahtanya saat ini diduduki Sri Sultan Hamengku Buwono X
“DI Yogyakarta ga da pilkada2an, tapi liat ranking pertama kinerja pemerintahannya. Tengok daerah lain yg udah capek2 dipilih di pilkada, kinerjanya ponten merah. … ,” ucap pemilik akun Facebook Hasian Sidabutar yang dipantau Rabu (16/03/2016).
Hasian tak sendiri memiliki keprihatinan tersebut. “Coba kayak yogya semua, kita gak perlu ribet dg pilkada,” kata Dewi Savitri.
Dari data yang dirilis akhir tahun 2015 itu, peringkat terendah dihuni Kalimantan Utara, sedangkan Jakarta yang Pilkada-nya paling disorot hanya menempati urutan ke-18.
Seperti diketahui, selain potensi konflik, Pilkada serentak tahun 2015 menyedot kas negara Rp 7 Triliun. Hal itu belum termasuk ongkos yang dikeluarkan tiap-tiap calon. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama sempat menyebut angka Rp100-200 miliar untuk mahar Parpol saja, belum termasuk keperluan yang lain.(ts/rn)
