Eramuslim – Gerakan Peduli Pemilu Tanpa Kecurangan (GPP-Tanpa Kecurangan) Jawa Barat merasa praktek Pemilu tahun 2019 tidak menunjukkan konsistensi pelaksanaan yang jujur dan adil.
Sehingga, di sana sini terjadi kecurangan yang dinilai terstruktur, sistematik, masif, dan brutal seperti dalam pemberitaan berbagai media sosial maupun media elektronik.
GPP-Tanpa Kecurangan sangat meragukan kebenaran penghitungan suara KPU mengingat banyaknya kesalahan input yang diakui oleh penyelenggara Pemilu itu sendiri.
Demikian pernyataan sikap tertulis GPP-Tanpa Kecurangan Jabar yang diterima redaksi, pagi ini (Minggu, 19/5).
Sementara itu, upaya melaporkan kecurangan kepada pihak Bawaslu atau lainnya telah dilakukan, akan tetapi hingga kini belum terasa ada langkah korektif yang signifikan. Karenanya timbul skeptisme bahwa Pemilu saat ini dijalankan dengan tidak jujur, dan adil;
Atas dasar hal-hal tersebut di atas, GPP-Tanpa Kecurangan Jabar mendesak KPU untuk menghentikan publikasi hasil penghitungan suara serta menunda pengumuman akhir.
GPP-Tanpa Kecurangan Jabar juga mendesak pihak pasangan calon beserta koalisi pendukungnya menolak hasil penghitungan dan penetapan Presiden-Wakil Presiden apabila tanpa didahului oleh audit forensik dan menghitung ulang secara jujur. Hal ini untuk menjamin tidak terjadinya kecurangan.
Bawaslu pun dituntut memeriksa dan menindaklanjuti laporan kecurangan yang terjadi secara serius dan transparan atas dasar tanggung jawab kepada rakyat, bangsa, dan Tuhan Yang Maha Esa serta berani untuk mendiskualifikasi pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden yang diuntungkan dari hasil kecurangan.
