Wakil Ketua Komisi VIII DPR Hilman Rosyad Syihab meminta Pemerintah lebih memperbesar alokasi anggaran untuk Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam menanggulangi kemiskinan. Pasalnya program tersebut dinilai jauh lebih efektif dalam meningkatkan taraf hidup orang miskin.
" Program UMK lebih efektif karena membuat masyarakat miskin produktif, tidak seperti bantuan langsung yang hanya bermanfaat sesaat, " jelas Hilman dalam pernyataannya, di Jakarta, Jumat (27/6).
Dalam Rapat Kerja Komisi VIII dengan Menteri Sosial Bachtiar Chamsah di DPR kemarin, dijelaskan bahwa Pemerintah membuat tiga kluster program untuk menanggulangi kemiskinan. Kluster pertama berupa program bantuan langsung seperti raskin (beras untuk orang miskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas).
Adapun kluster kedua berupa program pemberdayaan masyarakat yang tergabung dalam PNPM. Program ini berbentuk bantuan langsung kepada kelompok masyarakat sebesar Rp 3 miliar per kecamatan per tahun. Sedangkan kluster ketiga berupa Program UMK melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bawah Rp 5 juta.
Menurut Hilman sudah saatnya Pemerintah memberikan perhatian yang lebih besar lagi bagi usaha kecil dan mikro. Selama ini para pengusaha kecil seperti industri rumah tangga sulit sekali mendapatkan modal untuk mengembangkan usahanya. Sebab mereka tidak punya harta yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank. Pada akhirnya tidak sedikit dari mereka yang terjerat dengan sistim rentenir dan terjerat hutang.
Selain itu Program UMK dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga dengan sendirinya jumlah warga miskin makin dapat ditekan. "Jadi tidak hanya satu keluarga miskin yang dapat disejahterakan dari satu program KUR, tetapi kalau sukses dapat mensejahterakan banyak orang, " imbuhnya.
Dia menambahkan Pemerintah harus lebih cermat dalam menanggulangi masalah kemiskinan di Indonesia. Program-program bantuan langsung seperti BLT dan raskin yang cukup besar alokasi dananya sudah selayaknya dikurangi dan bila perlu ditiadakan. "Karena program semacam itu terbukti tidak efektif dan tidak produktif. Kalau program-program sepert itu yang dikembangkan, Indonesia tidak akan pernah keluar dari kemiskinan, " pungkasnya. (novel)
