Apakah pengangkatan Plt Gubernur dari unsur Jenderal Polisi (yang harus netral dari politik-red) bertentangan dengan prinsip bahwa Gubernur adalah jabatan politik?
Jadi saya kira ini kita lebih mengkhawatirkan kecemasan publik saja. Apa perlu TNI Polri ikut politik praktis saja, karena ini kan cara Mendagri sama saja ingin begitu?
Ya itulah maka kecurigaannya kan berkembang. Itu yang saya bilang ya lebih penting pemerintah itu menghindari kecurigaan publik. Kecuali kalau aturannya itu jelas. Ini aturannya juga kalau saya lihat kurang jelas. Jadi itu udahlah, banyak calon-calon yang bagus. Ya itu tadi alasan untuk kecurigaannya itu banyak. Makanya pemerintah mendingan jangan gitu loh.
Khabarnya masih menunggu Keppres?
Nah, itu dia kan. Dulu Pak Jokowi dicurigai karena enggak boleh rangkap jabatan. Sekarang boleh rangkap jabatan. Jadi ini muaranya itu konsolidasi Pak Jokowi. Orang curiganya itu loh. Kita sulit mencegah Pak Jokowi melakukan konsolidasi tapi caranya adalah melanggar aturan maupun apa yang sudah dia komit dari awal. Ini kan juga jadi problem
Jadi saya kira ya mestinya Pak Jokowi yang mengambil keputusan gitu. Apa maksudnya, apa argumennya gitu. Karena ini argumen datangnya belakangan dan tidak meyakinkan lagi. Saya khawatir kita tetap curiga sampai hari Pilkada.(Tsc/Ram)
