Itu cara untuk menghilangkan kecurigaan rakyat. Tapi menurut saya ya, kalau ada pejabat non TNI Polri ya mbok pejabat non TNI dan Polri lah. Masak sih enggak ada sipil yang jago, kamu ke sana, kamu ke sana. Bisalah. Saya pikir juga bisa kan lebih tegas dari Polisi dan Tentara kan. Masa di antara itu jutaan birokrat atau puluhan atau ribuanlah yang sekarang pada level itu enggak punya kemampuan untuk mengendalikan dan mengomando daerah gitu loh. Ambil aja dari Kementerian-Kementerian itu pejabat Eselon Satu yang kira kira memiliki kemampuan manajerial yang bagus.
Jadi ini memang agak menggangu. Terus terang keputusan Mendagri ini agak menggangu di tengah ada konsolidasi, restrukturisasi di TNI yang begitu cepat, kemudian banyaknya calon-calon (Pilkada-red) yang berasal dari institusi TNI dan Polri. Jadi orang curiga gitu loh. Harusnya kan pemerintah memberikan ketenangan kepada masyarakat untuk tidak terus curiga. Eh malah dibiarin.
Pilkada Jabar ada beberapa purnawirawan Jenderal TNI dan Jenderal Polisi yang menjadi calon. Bagaimana anda melihatnya penunjukan Jenderal Polisi menjadi Plt Gubernur?
Lebih tinggi di Jabar. Karena di jabar itu banyak kandidat non sipilnya, pensiunan TNI-Polri. Yang kita takutkan karena itu lebih dari satu kandidat, dari partai yang berbeda, malah akan menjadi daerah yang tidak aman.
Jadi justru keberadaan Plt Gubernur yang non (sipil) ini menjadi tidak aman. Siapa yang menjamin itu semuanya? Jadi ada konflik yang terus menerus yang harus diselesaikan, antara kecurigaan publik yang nanti ini akan bertindak tidak netral dengan pandangan pemerintah seolah-olah ini harus ada antisipasi.
Saya lebih pro kepada perasaan publik. Bahwa lebih baik kita curiga, bahwa ini nanti jadi tidak netral. Lebih baik begitu. Kenapa? Ya karena banyak. Sudahlah jangan tidak percaya, jangan lalu kemudian kalau wah kalau mau aman (maka diangkat Plt Gubernur-red) TNI, Polri. Jangan begitu dong. Kita semua dalam demokrasi sekarang transisinya sudah 20 tahun, kita lakukan semua, sudah melatih diri. Sebagai pejabat sipil pun harus mengerti manajemen, harus tegas dan siapapun yang sudah diletakan di pimpinan tertinggi, bukan dia TNI dan Polisi, tetap harus dihormati dan ditaati.
Jadi gak boleh dianggap hanya Tentara dan Polisi yang bisa ditaati. Ya kalau ditaati sekelompok orang, tidak ditaati sekelompok orang karena dilihat tidak netral. Kan lebih ribet juga kita.
