Eramuslim – Keputusan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengangkat Perwira Tinggi (Jenderal) polisi aktif menjadi Plt Gubernur selama Pilkada mengundang kecurigaan dan kekhawatiran. Langkah itu dinilai sama saja membawa TNI-Polri masuk dalam politik praktis, padahal seharusnya netral.
Kekhawatiran ini diungkapkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah, Jumat (26/1/2018) di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Menurut Fahri langkah Mendagri justru menandai adanya dua kutub kecemasan yakni publik khawatir Pilkada tidak netral dengan pemerintah yang ingin memastikan Pilkada berjalan aman.
“Jadi saya kira ini kita lebih mengkhawatirkan kecemasan publik saja. Apa perlu TNI Polri ikut politik praktis saja, karena ini kan cara Mendagri sama saja ingin begitu?,” ujar Fahri Hamzah menjawab pertanyaan wartawan. Untuk lebih lengkapnya berikut petikannya.
Mendagri mengangkat Jenderal Polisi menjadi Plt Gubernur, bagaimana pandangan Anda?
Ada pendulum yang dicemaskan oleh publik yaitu antara kepentingan pemerintah-untuk katanya- mengantisipasi daerah-daerah yang dianggap kurang aman dengan ketakutan publik dan partai politik bahwa Pilkada itu nanti akan berlangsung tidak bersih oleh intervensi dan tindakan yang tidak benar. Itu pendulumnya. Satu sisi pemerintah mau mengantisipasi keamanan. Satu sisi publik mencemaskan adanya tindakan yang tidak netral dari aparat.
