eramuslim.com – Analis Sosial Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) dan Direktur Eksekutif Center for Social Politik Economi and Law Studies (CESPELS), Ubedilah Badrun turut memberikan tanggapan ihwal kasus seorang guru honorer, Muhammad Sabil (34 tahun) yang kehilangan pekerjaan setelah memberikan komentar di salah satu postingan Instagram Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.
Ubedilah menyebut apa yang dilakukan oleh guru honorer tersebut sebenarnya tidak lebih dari sebuah pertanyaan politik.
“Sebab dia membubuhkan tanda tanya dalam komentarnya. Jika kalimat itu dipahami, selain berupa pertanyaan juga dipahami sekaligus sebagai kritik dan itu merupakan hal biasa yang pasti dialami politisi, apalagi Ridwan Kamil sudah resmi menjadi kader Partai Golkar,” ucapnya saat dihubungi JPNN.com, Rabu (15/3).
Baginya, kalimat yang diutarakan guru tersebut terlihat sebagai pertanyaan biasa yang tidak perlu ditanggapi berlebihan oleh Ridwan Kamil, apalagi sampai mencabut hak-hak guru honorer itu.
“Jika dicermati kalimat Pak Guru Sabil dalam komentar di Instagram Ridwan Kamil itu pertanyaan yang sebetulnya tidak perlu dijawab oleh seorang Ridwan Kamil, biar saja publik yang menilai. Apalagi itu bermakna kritik terhadap Ridwan Kamil yang menemui anak sekolah menggunakan jas berwarna kuning,” terangnya.
Ubedilah menilai yang justru membuat blunder untuk Ridwan Kamil, yakni ketika kemudian ditafsirkan oleh jajaran kedinasan pendidikan dengan memberi sanksi mengeluarkan guru itu dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang berakibat guru tersebut tidak lagi mendapat hak profesionalnya sebagai guru bersertifikasi.
“Itu langkah berlebihan dari Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan, yang memerintahkan sekolah tempat Pak Guru Sabil mengabdi untuk mencabut Dapodiknya. Selain langkah berlebihan, itu juga secara politik bisa bermakna upaya pembungkaman atau menciptakan rasa takut bagi para pendidik atau guru untuk bersuara secara merdeka,” jelasnya.
Baginya, langkah seperti Ini justru tidak bagus untuk Ridwan Kamil, yang memiliki citra gubernur yang peduli terhadp warganya.
“Kalau seperti ini, Ridwan Kamil seperti sedang menggali kuburanya sendiri. Citra sebagai gubernur yang peduli pada rakyat Jawa Barat kini mulai memudar,” tegasnya.
Pihaknya menyarankan agar Ridwan Kamil memerintahkan sampai ke tingkat KCD agar tidak mencabut data Dapodik guru tersebut.
Selain itu, Ubedilah menilai alasan Ridwan Kamil sangat tidak logis saat orang nomor satu di Jawa Barat itu bicara jika apa yang dilakukannya sebagai bentuk edukasi kepada tenaga pendidik.
“Konsep edukasi itu tidak seperti itu, Pak Ridwan Kamil perlu memahami teori pedagogi kritis dan teori konstruktivisme bahwa memberi edukasi itu tidak selalu berorientasi punishment. Apa yang dilakukan Ridwan Kamil jika benar memerintahkan untuk menghilangkan Dapodik Pak Guru Sabil itu punishment yang tidak dalam bingkai edukasi,” ungkapnya.
Dirinya menyarankan agar Ridwan Kamil segera membatalkan penghapusan Dapodik tersebut.
“Sebaiknya Ridwan Kamil segera batalkan penghapusan Dapodik itu, kemudian minta maaf dan menemui Pak Guru Sabil,” pungkasnya.
[Sumber: JPNN]
