Pegiat LSM senior ini juga meminta agar Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, ekstra hati-hati dalam menyikapi fenomena ini. Sebab bagaimana pun perjalanan BUMD ke depan sangat penting sebagai salah satu sumber PAD Pemprov DKI.
“Di era Ahok, BUMD rusak karena Ahok juga asal-asalan menempatkan orang-orangnya di sana, kemudian BUMD-BUMD itu dimanjakan dengan PMD (penyertaan modal daerah) puluhan bahkan ratusan miliar, meskipun kontribusi PAD-nya rendah dan merugi, contohnya ya seperti PT Ratax Armada,” katanya.
Meski begitu, Rico mengaku, mendukung penuh kebijakan Anies-Sandi yang tidak akan lagi mengucurkan PMD bagi BUMD, kecuali bagi BUMD yang proyeknya masih berjalan, dan kebijakan BUMD harus pro rakyat, terutama kaum marjinal.
Hanya saja, Rico menyarankan, agar kedepan sebaiknya BUMD di isi oleh orang-orang profesional dan bersih dari oknum yang menduduki jabatan direktur karena praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN), termasuk KKN dari era Gubernur Ahok.
“Sepertinya, melihat kondisi BUMD sekarang, tidak ada pilihan lain bagi Anies-Sandi selain mengganti semua jajaran direksi BUMD itu, biar kedepan BUMD-BUMD yang dibiayai dengan uang rakyat itu sehat dan produktif,” pesan Rico. (kl/ts)
https://m.eramuslim.com/resensi-buku/pekan-discount-buku-20-untuk-buku-buku-ini-stok-terbatas.htm
