Eramuslim – Sikap pemerintah yang terkesan tergesa-gesa soal pemindahan ibukota memicu polemik tentang kemungkinan hidden agenda di balik rencana pemindahan ibukota.
“Hal ini mengingat pada visi misi Presiden Jokowi baik pada periode I dan II tidak menyebutkan tentang rencana pindah ibukota, ” ujar pengamat politik Universitas Indonesia Ade Reza Hariyadi saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Senin (26/8).
Menurut Ade, pemindahan ibukota tentu harus melalui kajian yang komprehensif dengan memperhitungkan berbagai aspek.
“Semisal urgensi, daya dukung anggaran, daya dukung lingkungan, sosial ekonomi, dan isu strategis lainnya,” jelasnya.
Selain itu, mengingat implikasi strategis dari sebuah rencana pemindahan ibukota, seharusnya keputusan tersebut perlu mendapat persetujuan dari DPR.
“Apalagi, ibukota baru tersebut kelak akan berstatus sebagai daerah istimewa sementara hingga saat ini moratorium pemekaran wilayah masih berlaku,” tandasnya.
Presiden Joko Widodo hari ini telah resmi memilih Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai tempat untuk memindah pusat pemerintahan.
Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara menjadi lokasi spesifik ibukota baru berdiri. (rmol)
