Eramuslim.com – Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas memperkirakan setiap satu persen pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyerap sekitar 300.000-350.000 orang pekerja pada tahun 2016 ini.
Sehingga total lapangan kerja yang tersedia untuk sekitar 1,8 juta orang, llebih tinggi dari perhitungan tahun lalu dengan tingkat serapan tenaga kerja mencapai 200.000 orang.
“Program dan proyek pembangunan ke arah padat karya berpotensi untuk menumbuhkan jumlah lapangan kerja. Apalagi, subsidi ke kredit usaha rakyat (KUR) yang diperkirakan sebesar Rp 100 triliun dapat menjadi mesin penyerap tenaga kerja,” jelas Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN Rahma Iryanti, kepada redaksi, Kamis (28/1).
Dia menjelaskan, berdasarkan asumsi APBN 2016 menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,3 persen sehingga tenaga kerja yang terserap diproyeksikan sebanyak 1,8 juta orang. Tahun ini, indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran ditargetkan pada kisaran 5,2 persen – 5,5 persen. Sementara, tingkat pengangguran terbuka pada 2015 ditarget sebesar 5,5 persen – 5,8 persen.
“Realisasinya telah mencapai 6,18 persen per Agustus 2015. Sementara, tingkat kemiskinan terealisas per September 2015 sebesar 11,3 persen atau meningkat dari tahun sebelumnya yang berada pada level 10,96 persen,” tambah Rahma.
Hanya saja tidak disebutkan apaah 1,8 juta lapangan kerja itu diperuntukkan bagi pekerja pribumi atau buat pekerja Cina? Karena banyak sekali proyek infrastruktur di negeri ini, termasuk yang nabrak UU seperti proyek kereta cepat, semua pekerjanya, dari kuli dorong gerobak sampai CEO-nya semuanya di impor dari Cina. Terlebih di era MEA sekarang, banyak sektor-sektor yang sesungguhnya harus diproteksi oleh negara malah dibiarkan masuk dan merampok porsi kesempatan kerja pekerja pribumi. Di Sulawesi saja tercatat ada seribuan supir angkot dari Filipina, di Surabaya juga sudah lazim ditemui buruh kasar impor. Sedangkan buruh pribumi kebanyakan kena PHK. Inilah Indonesia dibawah Jokowi. (ts)
