Persyaratan Capres—Cawapres pada pemilu 2009 mendatang harus sarjana sebagaimana terungkap dalam penyempurnaan Paket RUU Bidang Politik dinilai kalangan PDIPsebagai upaya untuk menjegal langkah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden mendatang.
“Presiden punya gelar pendidikan, bukan jaminan untuk menyejahterakan rakyatnya. Percuma saja presiden bergelar doktor sekalipun jika ternyata dia peragu, " ujar Wakil Ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno pada wartawan di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (15/3).
Mbah Tardjo sapaan akrab politisi gaek dari PDIP itu berharap persyaratan Capres—Cawapres 2009 nanti tidak perlu dibatasi dengan syarat-syarat pendidikan. Sebab persyaratan itu bertentangan dengan UU Pemilu itu sendiri yang langsung dipilih oleh rakyat.
“Jadi, tidak benar itu. Karena dalam politik itu siapa yang didukung oleh rakyat, maka dialah yang dipilih dalam politik. Lain halnya kalau mau menjadi rektor atau profesor, baru ada syarat-syarat sarjana, " kata Soetardjo beralasan.
Ia yakin jika syarat yang ditetapkan Depdagri itu, untuk menjegal Megawati Soekarnoputri sebagai Capres 2009. Namun demikian, Mbah Tardjo masih akan terus mengawasi perkembangan, apakah usulan persyaratan itu sampai ke DPR atau tidak.
Sementara itu Ketua Fraksi PAN DPR Zulkifli Hasan tidak sepakat kalau RUU Pemilihan Presiden dan Wapres yang dirancang Depdagri itu untuk menjegal salah satu capres. Ia menilai tidak tepat kalau tujuannya untuk mengganjal seseorang sebagai Capres atau Cawapres.
“Kalau status pendidikan sebenarnya tidak jadi masalah bagi seseorang yang ingin jadi calon presiden dan wapres. Kalau perlu tamat SMA, boleh lah. Kalau dia tamat SMA tapi pinter, canggih, punya wawasan luas, banyak pendukungnya, kenapa tidak. Apakah seorang profesor selalu dikatakan hebat, kan belum tentu, ” kata Zulkifli Hasan beralasan.
Secara terpisah pengamat politik Fachri Ali dari LSPEUI menilai syarat pendidikan formal Capres—Cawapres harus sarjana adalah mengada-ada dan tidak substantif. "Sebab banyak intelektual tidak sarjana, tapi mempunyai kemampuan, " katanya.
Ia berharap sebaiknya draft RUU Pilpres itu jangan terkesan mencari-cari sesuatu yang bersifat formal. Yang penting dia sehat dan memiliki kemampuan sebagai pemimpin.
"Syarat sarjana itu, dulu untuk menjegal seseorang, sehingga sekarang ini yang terbaik adalah bagaimana penyelenggaran Pilpres dan Pemilu itu lebih baik dan bertanggungjawab, " sambung dia. (dina)
