Adanya kejelasan kapan waktu diterbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang berisi penghentian ajaran Ahmadiyah sangat diperlukan untuk menghilangkan keresahan di masyarakat.
"Perlu ada kejelasan kapan segera diterbitkan SKB itu, pada dasarnya kami mendukung terbitnya SKB itu, " ujar Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, di Kantor DPP PPP, Jakarta, Jum’at(25/4).
Surat Keputusan Bersama (SKB) Jaksa Agung, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada awalnya pada Rabu pekan ini akan diterbitkan. Namun SKB yang merupakan rekomendasi rapat Bakor Pakem itu drafnya terus digodok. Bahkan, menjelang detik hari penerbitan SKB itu, Anggota Watimpres Bidang Hukum Adnan Buyung Nasution, mencegah pemerintah untuk mengeluarkan SKB tersebut.
Suryadharma mengatakan, kebebasan beragama berpendapat, berkeyakinan bukan kebebasan yang mutlak.
"Jadi harus mengikuti aturan Islam, jika memang beragama Islam, yang dibagian sekte Ahmadiyah dia bagian dari Islam, tetapi ada bagaian yang paling dasar yang ditinggalkan, " jelas Menteri Koperasi dan UKM ini.
Ia menegaskan, kalau Ahmadiyah tetap mempertahankan ajarannya, disarankan tidak mempergunakan Islam, apapun nama agama itu. (novel)
